Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan

Abstract

Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan. Dalam realitasnya pelaksanaan UU tentang Pidana tutupan hanya sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa 3 juli 1946. Secara normative berlaku tetapi tidak pernah dilaksanakan, sehingga masyarakat hampir tidak mengetahui ada pidana tutupan. Melalui paradigma Konstrukstivime dengan Ontologi, epistemology dan metodeologi yang dimilikinya, akan menjawab bagaimana pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, serta dinamika relasinya di Riau. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perbaikan aturan pelaksana pidana tutupan dimasa yang akan datang

Contradictions in The Implementation of The Death Crime in Indonesia: Fiqhi Jinayah's Perspective And Legal Renewal Policy National Crime

“…(Santoso, 2016) In Indonesia, Barda Nawawi Arief, an expert in the field of criminal law and activist in national criminal law reform, openly wrote in a book stating that it is necessary to maintain the death penalty within the framework of reforming the National Criminal Code as a protective for society. (B. N. Arief, 2013) On the other hand, figures and experts who oppose the death penalty also have their own scientific arguments. Beccaria, who is a world classical figure known for his outspoken views, believes that the implementation of the death penalty is very bad, such as the example of a case where a person accused of killing his child turned out to be innocent after the execution was carried out.…”