Pemaknaan Kembali Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Abstract

The concept of social and environmental responsibility or commonly referred to as corporate social responsibility continues to experience rapid development. Stakeholder theory provides new thinking related to the meaning of the concept of social and environmental responsibility in Indonesia with various stakeholder perspectives. Issues related to the meaning of corporate social and environmental responsibility at present based on laws and regulations need to be discussed in re-defining corporate social and environmental responsibility due to regulatory uncertainty caused by the spread of arrangements related to social and environmental responsibility in Indonesia . In Indonesia, the terms used in the laws and regulations are very diverse, in Indonesia the meaning of mandatory Corporate Social Responsibility develops from the concept of Corporate Social Responsibility which other countries or formerly voluntary. This study uses a normative juridical method and concept approach. In interpreting the concept of corporate social and environmental responsibility it needs to be understood that the responsibility of a company in carrying out social and environmental responsibility cannot be separated from the existence of corporate, legal, economic and environmental instruments.Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan atau biasa disebut dengan istilah corporate social responsibility terus mengalami perkembangan dengan pesat. Stakeholder theory memberikan pemikiran baru terkait dengan pemaknaan terhadap konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan yang ada. Permasalahan terkait dengan pemaknaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu di lakukan pembahasan dalam memaknai kembali tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dikarenakan ketidakpastian pengaturan yang diakibatkan oleh adanya penyebaran pengaturan terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini di Indonesia. Di Indonesia sendiri istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undanganya sangat beragam, di Indonesia pemaknaan terhadap Corporate Social Responsibility yang bersifat mandatory menjadi berkembang dari konsep Corporate Social Responsibility yang mana negara-negara lain atau dulunya bersifat voluntary. Penelitian ini menggunakan motode yuridis normatif dan pendekatan konsep. Dalam memaknai konsep dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu untuk dipahami bahwa tanggung jawab suatu perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak terlepas dari adanya instrumen perseroan, hukum, ekonomi dan lingkungan.

Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm

“…40 creating harmonious, balanced, and compliance with the environment, values, norms, and culture of the local community. 42 Under this regulation, the designation of CSR is only limited for companies that run their business in the field of natural resources or companies that manage and utilize natural resources. It is also applicable to companies running business related to natural resources and companies that do not manage natural resources or carrying out activities utilizing natural resources but having their business activities resulted to an impact on natural resources.…”

Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan : Peran Mediasi Kemampuan Inovasi

“…Peraturan yang mengatur praktik CSR di Indonesia ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa PT yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pasal 88 ayat (1) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN; dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15b yang menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan berdasarkan kebijakan tersebut, konsep CSR di Indonesia yang disebut sebagai "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" dan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" bersifat mandatory atau wajib bagi perusahaan (Pisteo et al (2020); Purwanto (2011); Sopyan (2014)). Bagi pelaku usaha selain yang diatur dalam undang-udang dapat melaksanakan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat sukarela (voluntary) (Martinez-Conesa et al, 2017) yang dilandasi moral Pisteo et al, 2020).…”

“…Dengan berdasarkan kebijakan tersebut, konsep CSR di Indonesia yang disebut sebagai "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" dan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" bersifat mandatory atau wajib bagi perusahaan (Pisteo et al (2020); Purwanto (2011); Sopyan (2014)). Bagi pelaku usaha selain yang diatur dalam undang-udang dapat melaksanakan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat sukarela (voluntary) (Martinez-Conesa et al, 2017) yang dilandasi moral Pisteo et al, 2020).…”

Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Church Governance Pada Gereja Toraja ?

“…Definisi teori stakeholder menurut Freeman et al (2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi dijalankan tidak hanya untuk kepentingan organisasinya, namun juga diharapkan dapat mampu memberikan manfaat dan berkontribusi kepada stakeholder-nya (Pisteo et al, 2020). Teori stakeholder bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi aktivitas gereja dalam mengatur upaya peningkatan penciptaan nilai dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalisir kerugian yang bisa terjadi bagi para stakeholder.…”