Pemaknaan Pancasila Sebagai Norma Fundamental Negara

Abstract

Sebagai hukum ideal dan staat norma dasar, Pancasila (Ideologi Negara) memiliki fungsi konstitutif dan pengaturan. Dengan fungsi konstitutif, Pancasila menetapkan garis dasar tatanan hukum, khususnya konstitusi, dan dengan fungsi regulasi, Pancasila menentukan konten dan bentuk berbagai undang-undang dan peraturan yang semuanya diatur secara hierarkis.

Penyuluhan Hukum Pancasila Sebagai Grundnorm Hukum Pada Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Tahun 2022

“…Proses pembentukan hukum bersifat erga omnes secara umum. Idealnya, regulasi yang dikembangkan juga untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan kelompok (community interest) Tapi saat ini undang-undang tidak terlalu maju sejak saat kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan penguasa yang berkuasa atau bahkan mereka yang secara formal memiliki kekuasaan untuk membentuk peraturan perundang-undangan (Tauda, 2018). Dalam konteks yang sama Fajrul menyatakan bahwa mekanisme judicial review yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini merupakan mekanisme yang ideal dan efektif untuk melindungi nilai Pancasila agar tetap bertahan sebagai produk perundangundangan, khususnya undang-undang (Falaakh, 2011).…”

Law Enforcement of General Election Crime as An Effort To Establish A Just Election

“…The complexity of general elections encourages election administrators, in this case, the Election Supervisory Body, to ensure an honest and fair election. As noted, one of the main conditions for democracy is the presence of a free and fair general election system [9]. There should be legal instruments to regulate the election process and protect organizers, candidates, voters, observers, and citizens from fear, intimidation, violence, bribery, fraud, and various debauchery that affect the election results [10].…”