Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Suratno, S

doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499

Cited by 9 publications

(7 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dengan demikian, menegaskan bahwa diskresi dalam UU AP meletakkan tanggung jawab pemerintah dalam rangka bertindak untuk mengatasi persoalan apabila hukum tidak memberi pilihan dalam rangka menghindari stagnasi dalam menjalankan roda pemerintahan. UU AP juga tegas memberikan pilihan bentuk diskresi yang digunakan oleh pemerintah adalah berupa KTUN dan tindakan faktual [4].…”

Section: Diskresi Dalam Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintah...unclassified

Formulasi Pengaturan Peraturan Kebijakan (Beleidregels) Sebagai Bentuk Diskresi Pemerintah (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Belanda)

Haekal,

Firmansyah R,

Zikri

2023

ciastech

View full text Add to dashboard Cite

Dalam aspek teoritik Hukum Administrasi Negara, diskresi lazimnya ditetapkan dalam bentuk peraturan kebijakan (Beleidregels). Namun demikian, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) di Indonesia masih hanya memberikan pilihan diskresi dalam bentuk keputusan dan/atau tindakan faktual yang mana hal ini menunjukkan ketidaklengkapan norma. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memformulasi pengaturan diskresi dalam bentuk beleidregels yang ditautkan dengan aturan ideal di Negara Belanda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian (hukum) normatif/doktrinal. Hasil dan pembahahasan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan perbandingan menunjukkan bahwa baik Indonesia dengan Belanda memiliki kesamaan terkait diskresi dapat dijalankan Pemerintah selama terdapat permasalahan hukum (Peraturan Perundang-undangan). Namun, yang menjadi perbedaan tajam, pengaturan diskresi Indonesia dalam UU AP tidak mengatur produk diskresi dalam bentuk peraturan kebijakan, sebaliknya belanda mengatur dan pendekatannya lebih intrpretatif. Pada titik ini dapat dikatakan, dalam hukum administrasi, penggunaan diskresi seharusnya juga diimbangi dengan pengaturan peraturan kebijakan. Oleh karena itu ke depan sebagai formulasi ideal, hendaknya Pemerintah dan DPR dapat menata ulang aturan mengenai bentuk diskresi sebagai tindakan pemerintah yang juga perlu dalam bentuk peraturan kebijakan di UU AP.

show abstract

Section: Diskresi Dalam Undang-undang Tentang Administrasi Pemerintah...unclassified

Formulasi Pengaturan Peraturan Kebijakan (Beleidregels) Sebagai Bentuk Diskresi Pemerintah (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Belanda)

Haekal,

Firmansyah R,

Zikri

2023

ciastech

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Tanggung jawab atas kegiatan pemerintah yang tidak sah merupakan warisan hukum dari zaman penjajahan Belanda, dan Pasal 1365 KUH Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) tidak hanya berlaku bagi warga negara tetapi juga bagi pemerintah. (Suratno, 2017). Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang telah merugikan orang lain karena kelalaiannya.…”

Section: Pembahasanunclassified

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pertambangan Minyak

Pratiwi¹,

Suhartono²

2022

abdikarya

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dimana letak kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan tambang minyak. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian menjadi penelitian eksploratif dimana penelitian ini bertujuan untuk memperdalam asas dan asas pengaturan yang terkait dengan aspek pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah untuk pengawasan penyidikan dan penyidikan industri perminyakan. . Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara ada di pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang menentukan diberikan atau tidaknya izin pertambangan. Pada prinsipnya, kewenangan penerbitan izin pertambangan ada pada Kementerian ESDM. Pasal 11 (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan: Urusan Pemerintahan Serentak Dalam pengertian Pasal 9 (3) yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan preferensial. UU Pertambangan dan Pertambangan No. 4 Tahun 2009 tidak hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8(1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini tidak mengatur kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR).

show abstract

“…Where the tasks of the government can be carried out if the government is given the freedom to take policies according to the situation and factual conditions. These policies are then outlined in the form of policy regulations (Sibuea, 2010).…”

Section: ) Policy Regulations In Governancementioning

confidence: 99%

Convergence Discussions for the Formation of Policy Regulations in Local Laws

Firmansyah

Evendia

2022

JKanun

View full text Add to dashboard Cite

Policy regulations are needed in the administration of government. As the rule of law country, Indonesia has a consequence of acting based on law. But the summary of the regulation of the formation of policy regulations raises various multi-interpretations in its implementation. This raises problems, including the substance of the material that exists in the policy regulations is contrary to the laws and regulations. This study aims to find the concept of convergence of the formation of policy regulations in local laws. This is doctrinal legal research examining various laws and regulations. The research shows that there is a discourse on the convergence of the formation of policy regulations as part of regional legal provisions in an effort to protect preventive law hence officials of local government in the formation of policy regulations follow rules and guidelines that have been worded in legislations. The convergence of the formation of policy regulations at the regional level is carried out by changing the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 in connection to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 120 of 2018 concerning the Establishment of Regional Laws hence the laws in the form of regulations consist of regulations, Regional Representative Houses’ regulations, and regional policy regulations.

show abstract

Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Cited by 9 publications

References 0 publications

Formulasi Pengaturan Peraturan Kebijakan (Beleidregels) Sebagai Bentuk Diskresi Pemerintah (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Belanda)

Formulasi Pengaturan Peraturan Kebijakan (Beleidregels) Sebagai Bentuk Diskresi Pemerintah (Studi Perbandingan Antara Indonesia Dengan Belanda)

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pertambangan Minyak

Convergence Discussions for the Formation of Policy Regulations in Local Laws

Contact Info

Product

Resources

About