Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Lubis, Muhammad Ridwan; Putra, Panca Sarjana

doi:10.26623/julr.v4i1.3354

Cited by 10 publications

(10 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Bila melihat dari bunyi pasal tersebut, dapat diketahui bahwasanya tiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, termasuk konsumen. 7 Berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan menjadi dasar upaya perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebelumnya terabaikan menjadi dapat lebih diperhatikan. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari Hukum Konsumen yang memuat asas-asas lalu kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan menganung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.…”

Section: Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Onlineunclassified

Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi

Bhagaskara,

Tarina

2024

JULR

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to protect, understand, and prevent problems with online transactions carried out on unofficial marketplace platforms. Many Indonesians still buy and sell online on platforms that do not have permits and are not intended for buying and selling. This often causes legal problems that harm consumers. Therefore, it is important to carry out this research so that the public can know about legal protection and the precautions that can be taken so that they do not become victims of this problem. This research will be conducted using normative legal research methods because the main data source for this research is the norms that apply in society, especially legal norms and court decisions. This research is new to other studies because there are recommendations regarding preventive measures that can be taken to avoid this problem, and there are also concrete case examples and court decisions that support the arguments of this research. The results of this research show that regulations related to consumer protection in the digital business era are specifically regulated by the ITE Law. Consumer protection in online transactions on unofficial platforms can also be based on the Consumer Protection Law. There are several ways to prevent problems from occurring in online transactions on unofficial platforms. One way is to recognize the characteristics of sellers who could be fraudulent. With this, it is hoped that the community will avoid this problem.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan terhadap permasalahan transaksi online yang dilakukan pada platform marketplace tidak resmi. Banyak masyarakat Indonesia yang masih melakukan jual beli online pada platform yang tidak memiliki izin dan memang tidak diperuntukkan untuk mengadakan jual-beli. Hal tersebut seringkali menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum serta pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak menjadi korban dalam permasalahan ini. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum dan putusan pengadilan. Penelitian ini memiliki kebaharuan dari penelitian-penelitian lainnya karena dalam penelitian ini terdapat rekomendasi mengenai tindakan pencegahan yang dapat dilakukan agar bisa terhindar dari permasalahan ini, dan juga terdapat contoh kasus konkrit serta putusan pengadilan yang mendukung argumentasi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah regulasi terkait perlindungan konsumen di era bisnis digital secara khusus diatur dengan UU ITE, selain itu perlindungan konsumen dalam transaksi online pada platform tidak resmi juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan penjual curang. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini.

show abstract

Section: Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Onlineunclassified

Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi

Bhagaskara,

Tarina

2024

JULR

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…24 Restoratif justice pada dasarnya mengintegrasikan korban, pelaku dan masyarakat. 25 Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021.…”

Section: Tahapan Penyidikanunclassified

Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Ramdlonaning

Zulfa

2023

JIC

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to analyze the problem of narcotics rehabilitation policies in Indonesia. The number of abusers who should get rehabilitation but imprisoned causes social reintegration of abusers not to be achieved. Because in prison the negative effects are greater than the effects of narcotics itself. In addition, the imprisonment causes the prison and detention capacity that occurs in almost all regions of Indonesia. Research uses the method of formulation of multiple perspective analysis that sees from three aspects of the problem, namely from the personal aspect (narcotics abusers), organizational aspects (institutions that carry out rehabilitation) and technical aspects (law enforcement officials). The source of the data studies and semi -structured literature studies. The results that the basis of resistant abusers' problems for treatment, there is no national standard for rehabilitation services from input s.d output/outcome, it is difficult for narcotics abusers to meet the requirements to be rehabilitated cumulative Not proven in the network, the lack of clear subjects of narcotics abusers regulated in regulations that regulate so that there are differences in APH interpretation. The novelty in this study uses different research methods that aim to see problems from three different points of view. So that a source of rehabilitation policy problems can be found for narcotics abusers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia. Banyaknya penyalahguna yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi akan tetapi dipenjara menyebabkan reintegrasi sosial penyalahguna tidak tercapai. Karena didalam penjara efek negatifnya lebih besar daripada efek narkotika itu sendiri. Selain itu pemenjaraan tersebut menyebabkan over kapasitas Lapas dan Rutan yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Penelitian menggunakan metode perumusan masalah analisis perspektif berganda yang melihat dari tiga aspek permasalahan yaitu dari aspek personal (penyalahguna narkotika), aspek organisasional (lembaga yang melaksanakan rehabilitasi) dan aspek teknis (aparat penegak hukum). Sumber datanya studi kepustakaan dan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian bahwa dasar permasalahan Penyalahguna resisten untuk berobat, belum ada standar nasional layanan rehabilitasi dari input s.d output/outcome, Sulit bagi penyalahguna narkotika memenuhi persyaratan untuk dapat direhabilitasi secara kumulatif yaitu tertangkap tangan, urin positif, barang bukti dibawah gramatur, ada hasil asesmen dan tidak terbukti dalam jaringan, Kurang jelasnya subyek penyalahguna narkotika yang diatur dalam peraturan yang mengatur sehingga terjadi perbedaan penafsiran APH. Kebaruan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbeda yang bertujuan untuk melihat permasalahan dari tiga sudut pandang yang berbeda. Sehingga dapat ditemukan sumber permasalahan kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

show abstract

“…(07/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte), but in the Diversion an agreement was not reached, and the trial continued until the Decision stage, taking into account that imposing a criminal sentence is a last resort and avoiding severe and inhuman punishment such as life imprisonment and death penalty. According to international standards, the juvenile justice system should aim to encourage specialization in juvenile justice practice and develop a distinct criminal justice system that treats children in a manner appropriate to their age and level of maturity 9 .…”

Section: A Introductionmentioning

confidence: 99%

The Right to Special Protection for Children Facing the Law in Ternate City

Rada

Limatahu

Mufti

2023

cepalo

View full text Add to dashboard Cite

This research focuses on testing the cluster of children's rights with indicators of the fulfillment of special protection for children, specifically children in conflict with the law (ABH) as perpetrators; this is based on the fact that a child is at very high risk of being violated by his human rights when he has to be involved in the criminal justice system. The method used is empirical juridical or sociological legal research that examines the legal provisions that apply and what happens in society. The sociological juridical and statutory approach examines all regulations related to the legal issues under study. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively and used the deductive and inductive methods in concluding. The study results show that the fulfillment of special protection rights for children by law enforcement and the Regional Government of Ternate City is not optimal, even though several cases have been handled through a restorative justice approach in handling ABH. The support from the Regional Government of the City of Ternate realizes the fulfillment of ABH rights. It accelerates the status of a Child-Friendly City by providing the necessary facilities such as ABH special needs, special detention cells, recreation activities, social advocacy, accessibility, education, health, religion, and other needs through establishing a Unit. The Technical Implementer of the Area for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) is constrained internally and externally, namely the unavailability of the Regional Regulation on Child Protection as a legal basis at the regional level, the unavailability of rehabilitation facilities for drug addict children and the low level of public understanding of the settlement of restorative justice which prioritizes children's interests.

show abstract

Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Cited by 10 publications

References 0 publications

Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi

Perlindungan Konsumen Terhadap Permasalahan Transaksi Online Dalam Platform Marketplace Tidak Resmi

Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia

The Right to Special Protection for Children Facing the Law in Ternate City

Contact Info

Product

Resources

About