AbstrakThe concept of restorative justice ploinly submilled concerning crimina! justice which involved the whole stake holders to anticipate through forthcoming dilemma's. Based L PendahuluanDirumuskannya tujuan pemidanaan dalam Raneangan Kitab UndangUn dang Hukum Pidana (selanjutnya disebut R-KUHP) merupakan hal yang dianggap belum atau tidak biasa oleh beberapa pemikir hukum pidana. Rasa " tak biasa" memang selayaknya dirasakan mengingat dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak satu pun pasal didalamnya yang merumuskan seeara tegas tujuan pemidanaan. Bahkan bila menelusuri berbagai perundangundangan di Indonesia, baik undang-undang pidana atau undang-undang non pi dana yang memuat sanksi pidana, alasan atau tujuan yang ingin dieapai dari pencantuman suatu sanksi pidana didalam perumusannya pun tidak pernah dibuat dalam suatu rumusan pasal tersendiri. Pertanyaan yang muneul dari kondisi ini adalah apa latar belakang para perumus R-KUHP mencantumkan perumusan tujuan pemidanaan didalam rancangan undangundang tersebut? Apakah sedemikian periunya hal ini dicantumkan didalam aturan perundang-undangan mengingat dalam KUHP yang ada sekarang hal ini tidak dirumuskan? Adakah akibat negatif yang muneul kalau tujuan pemidanaan tidak dieantumkah dalam peraturan perundang-undangan?Belajar dari sejarah, dimana dalam KUHP kita tidak d itemui rlllnusan dari tujuan pemidanaan yang dianut oleh pembentuknya, maka pertanyaan terse but sebenarnya dapat dijawab dengan melihat kondisi yang ada pad a saat ini. Beberapa hal yang mungkin menjadi alasan perlunya d icantumkan

No abstract

The development of the falsification of letter or document falcification has in essence undergone tremendous progress attributed to the qualification and types of documents, the various provisions and types of documents, the various provisions of rules and regulation and the interpretation of its. The evidiantary system associated with e-document is highly developed with several of form. This development makes the interpretation of the elements in the formulation of the article that has been the various provisions of the article 263, article 264 or article 266 KUHP very developed. The calculation of the expiration of prosecution which of the become a part of legal implementation problem related to the froud. Hence, the study of the interpretation element of crime in various judgement of Hoge Raad, the decition of the Supreme Court and The Constitutional Court Ruling make good comparations in view of the development of the understanding and adaptation of the provisions of legislation with the development of the cases in its application.

This study analyzes the legal aspects of resettlement in the context of Indonesian law. First, it discusses the laws related to the interaction between refugees and the Indonesian people. Second, this study discusses how Indonesia applies its national law in the treatment of refugees during their period of resettlement. Third, thisstudy offers a proposal onthe structuring of national policy in terms ofthe treatment of asylum seekers that have received refugee status as they await the process of resettlement. In accordance with these three notions, this study employs a judicial-normative approach to analyze the doctrines and requirements of international law as well as the concepts and opinions of scholars combined with rules within national laws about the refugeeresettlement procedure for a third-party state. By observing refugee camps in Jakarta, Medan, and Kupangin 2016,this paper concludes that national immigration law in Indonesia is heavily embedded within Law No. 6/2011 on immigration and the DirectorGeneral's decision No. IMI-1489.UM.08.06 for 2010 with regard to the handling of illegal immigrants. Furthermore, this study argues for the need to implement regulatory measures on the capacity of Indonesian institutions in handling refugees so that more extensive coordination can be achieved.

<p> </p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum identitas palsu debitur dalam akta notaris mengenai perjanjian kredit terhadap pihak ketiga pemberi jaminan serta upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan akta notaris tersebut. Notaris seyogyanya teliti dan berhati-hati dalam membuat akta autentik, terlebih mengenai perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Sebab, pihak ketiga pemberi jaminan memiliki kepentingan yang berbeda dengan debitur atau kreditur. Jika debitur secara beritikad buruk memberikan identitas palsu dalam suatu perjanjian, maka akibat hukum adanya identitas palsu tersebut perlu dianalisis dari perspektif Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar terkait perlindungan serta kepastian hukum bagi pihak ketiga pemberi jaminan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi dokumen dan penelusuran literatur. Penelitian ini memiliki kebaharuan perspektif karena menganalisis akibat hukum identitas palsu dalam akta notaris terhadap pihak selain debitur dan kreditur, yakni pihak ketiga pemberi jaminan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul terhadap suatu akta dengan identitas palsu adalah dapat dibatalkan karena terdapat penipuan di dalamnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Penipuan mengakibatkan perjanjian dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, untuk membatalkan akta notaris tersebut, penipuan harus terbukti dan tidak dapat dipersangkakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh putusan pidana berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya penipuan agar gugatan pembatalan akta memiliki dasar yang kuat. Sebaliknya, akta tersebut tidak dapat dibatalkan jika unsur penipuannya tidak terbukti sehingga masih menjadi akta autentik dan tetap mengikat.</p>