Pemindahan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia: Berdasarkan Perspektif Psikologi

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bahwa akan melakukan pemindahan pusat pemerintahan. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai calon ibu kota Negara yang baru. Penetapan ini dilakukan atas dasar hasil berbagai kajian bahwa beban DKI Jakarta tidak mungkin lagi didesain ulang untuk menjalankan beberapa fungsi sekaligus. Pemindahan Ibu Kota dilakukan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan ini penting untuk dianalisis karena ini dapat menjadi pertimbangan menciptakan strategi yang dapat meminimalisasi dampak negatif yang akan muncul dan mengoptimalkan pencapaian tujuannya. Hal ini mengingat pemindahan Ibu kota akan memicu pertumbuhan penduduk di wilayah baru. Analisis ini dilakukan dengan studi literatur dari perspesktif psikologi dengan mempertimbangkan pengalaman pemindahan Ibu kota di beberapa negara seperti Malaysia, Kazakhtan, Brazil, Nigeria dan Korea Selatan. Hasil dari kajian ini meliputi identifikasi persamaan dan perbedaan Indonesia dan beberapa negara lain yang telah memindahkan Ibu Kota serta kemungkinan efektifnya kebijakan ini dalam mencapai tujuannya. Diakhir tulisan ini terdapat kesimpulan berupa rekomendasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Analysis of the Policy of Moving the National Capital (IKN) with an Energy Increase Strategy: Readiness of Economic and Public Administration Aspects

“…Based on the main goals and supporting objectives, it is known that the peak goal of this IKN transfer policy is to increase growth in the economic sector that has high quality and optimal quality, as well as improve people's welfare evenly and sustainable development. Through these goals, President Joko Widodo hopes that with the policy of moving IKN, Indonesia will be able to move the work culture, work system, and a comprehensive way of working (Hadiputra & Aisyah, 2021). Some parties gain from the IKN transfer strategy due to these issues.…”

“…These risks are related to the readiness of the destination area in terms of the infrastructure needed to support governance. When viewed in terms of funding, even though the government states that the state budget finances only 19.2% of the total budget requirement of Rp 446 trillion, it is at risk of increasing the government burden, namely the possibility of experiencing development failure by the private sector (Hadiputra & Aisyah, 2021).…”