Pencatatan Administrasi Kelurahan Secara Efisien Dalam Paradigma Saintifik Manajemen

Abstract

Kota Probolinggo Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan kewenangan di bawah Departemen Dalam Negeri. Di dalamnya diatur apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di mana catatan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan mengelola baik di tingkat penyelenggara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian untuk mengukur kinerja pencatatan administrasi kelurahan menggunakan paradigma saintifik manajemen Taylorism. Pendekatan Saintifik Taylorism dipilih karena masih sedikit implementasi sistem manajemen administrasi ini diterapkan di lapangan utamanya dalam ranah administrasi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif yang memanfaatkan wawancara mendalam pada stakeholder dan pengguna layanan administrasi publik di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih enam bulan ini menghasilkan temuan yakni seluruh petugas dalam kelurahan ketapang sudah memenuhi standart dalam melakukan tugas dan standar pelaksanaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Studi, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta prinsip pengelolaan layanan publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kekurangan fundamental terletak pada kapasitas server yang sering terganggu apabila terjadi penginputan data secara bersamaan secara nasional dan gangguan lainnya yang sering terjadi sewaktu-sewaktu.

Pemanfaatan Data Adminduk Menggunakan Sistem Nota Kesepahaman Dan Perjanjian Kerja Sama Dengan Prinsip Perlindungan Data Penduduk

“…Administrasi kependudukan adalah bentuk rangkaian aktifitas yang dilakukan pemerintahan dalam menata, menertibkan dan merapikan data dan dokumen kependudukan (Junaidi, 2015). Data dan berkas yang didapat dari tahap pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, bentuk pengelolaan informasi penduduk dan mendayagunakan hasil tersebut secara optimal untuk melayani publik & membangun sektor-sektor lain yang dibutuhkan (Junaidi, 2015) (Fitrianti et al, 2019) (Putri and Mubaroq, 2019).…”

“…Data kependudukan akan dilakukan pemutakhiran dan menerapkan penertiban dengan nomor induk kependudukan (NIK) oleh pemerintah dan disertai adanya kartu tanda penduduk (KTP) berbasis nomor induk kepegawaian (NIK). Hal ini bertujuan untuk hasil data yang dimutakhirkan dan ditata dapat digunakan dengan optimal, seperti untuk kegiatan birokrasi atau kepentingan pemerintahan, proses pembangunan negara dan kepentingan masyarakat (Junaidi, 2015) (Fitrianti et al, 2019) (Putri and Mubaroq, 2019).…”

“…Aturan terkait lembaga yang mengatur dan menjalankan kewenangan pada administrasi penduduk adalah menteri bidang dalam negeri dengan dibantu Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Junaidi, 2015) (Fitrianti et al, 2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, bahwa administrasi kependudukan menjadi wewenang di bawah Kementerian Dalam Negeri (Junaidi, 2015).…”

“…Instansi ini menerbitkan dengan izin resmi dan perintah legal yang berkekuatan hukum serta alat bukti legal. Dokumen kependudukan berbentuk kartu identitas, akta dan surat keterangan terkait administrasi kependudukan (Junaidi, 2015) (Suryani, Rahayu and Ardiningsih, 2014) (Rohman, Hanafi and Hadi, 2012) (Fitrianti et al, 2019) Output berbentuk dokumen kependudukan berjumlah 23 dokumen dengan 3 golongan, yaitu Dokumen berbentuk kartu ada 3 jenis, yakni kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA); Dokumen berbentuk surat ada 14 jenis, yakni Surat Keterangan Pindah, Surat keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil; Dokumen berbentuk akta ada 6 jenis, yakni Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan Akta Pengesahan Anak.…”