Kota Probolinggo Permendagri No. 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan kewenangan di bawah Departemen Dalam Negeri. Di dalamnya diatur apa yang dimaksud dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di mana catatan administrasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan mengelola baik di tingkat penyelenggara dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian untuk mengukur kinerja pencatatan administrasi kelurahan menggunakan paradigma saintifik manajemen Taylorism. Pendekatan Saintifik Taylorism dipilih karena masih sedikit implementasi sistem manajemen administrasi ini diterapkan di lapangan utamanya dalam ranah administrasi negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif yang memanfaatkan wawancara mendalam pada stakeholder dan pengguna layanan administrasi publik di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Penelitian yang dilakukan selama kurang lebih enam bulan ini menghasilkan temuan yakni seluruh petugas dalam kelurahan ketapang sudah memenuhi standart dalam melakukan tugas dan standar pelaksanaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Studi, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta prinsip pengelolaan layanan publik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Kekurangan fundamental terletak pada kapasitas server yang sering terganggu apabila terjadi penginputan data secara bersamaan secara nasional dan gangguan lainnya yang sering terjadi sewaktu-sewaktu.

Pembangunan ekonomi diorientasikan pada kondisi pro lingkungan. Tidak hanya program ekonomi hijau, saat ini Indonesia mulai konsen pada ekonomi biru. Alasannya potensi laut dan perikanan sangat melimpah di Indonesia, akan tetapi pemanfaatan yang tidak bijaksana dapat menjadi pengrusakkan alam. Pemanfaatan potensi laut dan perikanan secara efisiensi tanpa eksploitasi agar pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mempertahankan kearifan lokal. Seperti di Kota Probolinggo, ekonomi biru sesuai diterapkan dalam pembangunan ekonomi. Program ekonomi biru tepat untuk program pemerintah kota Proboinggo, khususnya disektor kewirausahaan. Akan tetapi masih minimnya informasi, pengetahuan, dan wawasan terkait ekonomi biru. Maka dari itu, tim pengabdian kepada masyarakat terkait sosialisasi ekonomi biru pada masyarakat di Kota Probolinggo. Metode yang digunakan dengan dua teknik. Teknik pertama kegiatan sosialisasi berkeliling ke masyarakat dan wirausahawan yang memproduksi bahan baku olahan laut dan perikanan. Teknik kedua adalah sosialisasi melalui media sosial ditambah dengan memposting berbagai produk wirausahawan dan mengajak masyarakat memberikan ide dan masukan untuk olahan laut dan perikanan. Kegiatan ini diterima dan mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan masyarakat menginginkan program dan kegiatan ini dilakukan seacara bertahap dan berkala.

This paper aims to evaluate the implementation of the Jelita program (Extra Hours for Administrative Services) in Dringu District, Pobolinggo Regency. So that problems arise that are focused on How to Implement Jelita (Extra Hours of Administrative Services) in Dringu District, Probolinggo Regency and have advantages and disadvantages in implementing the Jelita Program (Extra Hours of Administrative Services) in Dringu District, Probolinggo Regency''. To solve this problem use the theory of William Dunn. So this research data obtained from observations, interviews, interviews. This study uses a descriptive qualitative method with a case study approach in Dringu District. The results of the study suggest that an evaluation of the implementation of the Jelita program (Extra Hours for Administrative Services) in Dringu District, Probolinggo Regency is carried out through 6 policy evaluation criteria including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Evaluation of program implementation has gone well from the 6 policy evaluation criteria. The supporting factors for the implementation of the Jelita Program are good communication and quality resources. While the inhibiting factors for the implementation of the Jelita Program are internal factors in the form of internet network stability and system errors in the SIAK application.

Currently, innovation occupies a very strategic position in the public sector. This success attracts the public sector to continue to develop various types of innovations to improve public services. The development of the public sector shows that innovation cannot be separated from the rapid progress in technology, information and communication, so the term innovation is closely related to the term e-government. In order to realize a higher quality public service, the Disdukcapil of Probolinggo Regency released a new service in the field of population administration through an online service called Dukcapil Go Digital. This Go Digital Dukcapil is one of the ways taken by the Probolinggo Regency Disdukcapil to make it easier for the community to obtain administrative needs. The type of research used by the author is a qualitative approach with data collection in the form of a literature study with the aim of knowing more about the innovations implemented by the Disdukcapil Probolinggo Regency. The results showed that the innovations released and implemented by the Disdukcapil Probolinggo Regency were innovations that really helped the community to get services and population administration needs that were effective, efficient, fast and safe. This innovation is also expected to provide significant changes to population administration services at the Population and Civil Registry Office of Probolinggo Regency.Saat ini inovasi menempati posisi yang sangat strategis di sektor publik. Keberhasilan ini menarik sektor publik untuk terus mengembangkan beragam jenis inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Perkembangan sektor publik menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat dipisahkan dari kepesatan kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga istilah inovasi erat hubungannya dengan istilah e-government. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, Disdukcapil Kabupaten Probolinggo merilis pelayanan baru di bidang administrasi kependudukan melalui layanan online bernama Dukcapil Go Digital. Dukcapil Go Digital ini merupakan salah satu cara yang diambil oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan administrasi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi pustaka dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai inovasi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dirilis dan diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo merupakan inovasi yang sangat membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan dan kebutuhan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, cepat dan aman. Dengan adanya inovasi ini juga diharapkan memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah cara masyarakat desa Krucil mengatasi adanya ketidakstabilan perekonomian pasca Covid-19 melalui peran KUD Argopuro. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak peran KUD Argopuro dalam menstabilkan perekonomian masyarakat desa Krucil pasca Covid-19. Subjek dalam penelitian ini yaitu Manajer dan pengurus KUD Argopuro, serta masyarakat yang berperan aktif dalam kegiatan KUD Arogpuro ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau metode penelitian kasus. Pengumpulan data dalam penelitian meliputi yaitu wawancara, buku – buku refrensi yang sesuai serta pengamatan langsung dari lapangan. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bukan dalam bentuk digital, melainkan berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan di daerah lain untuk menstabilkan atau meningkatkan kualitas perekonomian pedesaan pasca pandemi Covid-19 seperti program efektif yang telah berhasil dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada oleh KUD Argopuro sebagai sumber rujukan yang relevan.