Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Abstract

This study discusses the efforts of the Lampung Regional Police in preventing criminal acts of trafficking in persons (trafficking law). Study on Ditreskrimsus Polda Lampung Optimal or professional law enforcement, especially regarding how to deal with it. Because prevention efforts are essentially an integral part of the welfare and protection of the community. Meanwhile, prevention efforts, whether criminal acts, are not easy or impossible to eliminate as imagined, whether it is protection of individuals, society or the state. As we know that the ultimate goal or main goal of criminal politics or policy is about the repetition of crimes. Based on the formulation of the problem discussed by the author, it can be concluded that: The efforts of the Lampung Police in preventing human trafficking are carried out through steps, namely pre-emptive efforts including conveying it to mosque congregations, assigning Bhabinkamtibmas and conducting legal counseling, While preventive efforts are carried out by patrolling, coordinating with kelurahan, RT/RW and religious leaders, deploying teams, establishing guard posts and conducting mapping, while repressive efforts are carried out by seeking information through investigations, undercovers and conducting operations.
 Suggestions that the author can convey based on the results of this research are: Lampung Regional Police members should often patrol this to prevent or narrow down criminal acts that occur in the community as well as be used as an approach to the community to find out the security situation and any complaints that occur in the community.

The Role of the Embun Pelangi Batam Foundation in Assistance to Victims of the Crime of Human Trafficking (TTPO)

“…21 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 yang berbunyi Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Syahrullah, 2022). Eksploitasi sendiri merupakan suatu tindakan yang tidak menggunakan persetujuan orang yang menjadi korban seperti pelacuran, praktik perbudakan, kerja paksa atau pelayanan yang bersifat memaksa, memeras, penindasan, pemanfaatan secara fisik, seksual dan organ reproduksi yang termasuk melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh sebagai pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk memperoleh keuntungan secara materil maupun nonmateril.…”

“…000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Syahrullah, 2022)…”

Untitled

“…Dalam sebuah Kongres Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) di tahun 1932, trafficking telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut. 62 Pada era Orde Baru, Indonesia hanya memiliki KUHP sebagai aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan perdagangan orang. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki.…”