Penegakan Hukum Perwakafan Di Indonesia

Utama, Meria

doi:10.35194/jhmj.v3i1.7

Cited by 12 publications

(12 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Moreover, it is not uncommon for supreme court judges to be involved in corruption cases. As a result, the public loses confidence in the integrity and justice of law enforcement in Indonesia, seeing the numerous cases of involvement of law enforcement officials in corruption crimes (Utama, 2019). This indicates the need for serious efforts to combat corruption and strengthen the independence and integrity of law enforcement institutions to enable more effective and fair law enforcement.…”

Section: Ida Bagus Bayu Brahmantyamentioning

confidence: 99%

The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia

Brahmantya

2024

Eduvest

View full text Add to dashboard Cite

In Indonesia, legal entities can be subject to criminal sanctions for violations of the law which are regulated in various laws and regulations. The aim of this research is to investigate the effectiveness of implementing criminal sanctions against legal entities in law enforcement in Indonesia. The research method used is normative legal research. Data will be collected through literature studies, analysis of legal documents, and case studies related to the application of criminal sanctions against legal entities in Indonesia. The collected data will be analyzed qualitatively using a descriptive approach and content analysis. The research results show that the effectiveness of implementing criminal sanctions against legal entities in Indonesia is still low. This is caused by several factors, such as unclear laws and regulations, weaknesses in law enforcement, limited resources. This condition results in injustice for society, especially for victims of criminal acts committed by legal entities.

show abstract

Section: Ida Bagus Bayu Brahmantyamentioning

confidence: 99%

The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia

Brahmantya

2024

Eduvest

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…When viewed from the point of view of the subject, law enforcement can be carried out by a broad subject and can also be interpreted as law enforcement efforts by the subject in a narrow sense (Moho, 2019); (Utama, 2019); (Arliman, 2020). In a broad sense, the law enforcement process involves all legal subjects in every legal relationship (Bambang Purnomo, 2014).…”

Section: Law Enforcementmentioning

confidence: 99%

Criminal Law Enforcement in The Financial Services Sector in Case of Insurance Companies That Have Defaulted

Wardhani

2024

JISS

View full text Add to dashboard Cite

At this time, many cases of insurance companies have defaulted so that policyholders have difficulty getting compensation payments when an uncertain event occurs. Moreover, this default case occurs in large insurance companies which makes public trust in insurance companies reduced. Of these various cases, one of the causes is the weak supervision and law enforcement in the financial services sector carried out by the Financial Services Authority (OJK). The purpose of this study is to analyze the enforcement of criminal acts in the financial services sector in the case of insurance companies that have defaulted. This research is normative juridical research that examines positive legal norms that apply in the form of laws and regulations regarding criminal acts in the financial services sector. This research is expected to provide input to OJK to immediately make improvements to the legal structure and legal culture in criminal law enforcement in the financial services sector to protect policyholders, create a healthy insurance company, and restore public trust in the insurance industry in Indonesia. In normative juridical research, the data studied are only secondary data that include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that law enforcement of criminal acts in the financial services sector in the case of insurance companies that defaulted could not be optimal due to the limited number of OJK investigator personnel, lack of knowledge and technical skills regarding criminal investigations in the financial services sector, lack of facilities, infrastructure, and funds, as well as low legal culture from insurance company managers, OJK investigators, and the public.

show abstract

“…Penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetapi juga penegakan hukum yang dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai peraturan perundangundangan. Penegakan hukum juga mencakup penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Utama, 2019).…”

Section: Metode Penelitianunclassified

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online

Kinanti,

Amshori

2023

GOLREV

View full text Add to dashboard Cite

Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kesusilaan dan ilegal. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sudah ada sejak jaman dahulu dan terus ada hingga sekarang. Keberadaan jaringan internet memberikan beberapa manfaat bagi penggunanya, antara lain kemampuan untuk memanfaatkannya sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, transaksi komersial online, berbagi berita dan cerita, interaksi sosial, dll. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh penjahat yang memanfaatkan kemudahan dalam melakukan transaksi melalui internet. Ketika muncikari, pekerja seks, dan kliennya memanfaatkan internet atau media sosial sebagai sarana interaksi atau komunikasi satu sama lain dalam konteks prostitusi, kami menyebut kegiatan ini sebagai "prostitusi online". definisi masalah Bagaimana penegakan hukum pidana yang mengatur prostitusi online dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Di Indonesia, apa tanggung jawab hukum dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri prostitusi? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang pada dasarnya diterjemahkan menjadi penggabungan bahan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi bahan pustaka yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan sumber sekunder merangkum sumber hukum primer, seperti konsep penting dan literatur pendukung. Sumber primer termasuk makalah perpustakaan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap prostitusi online, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kejaksaan, dimana pelakunya dapat dipidana sesuai dengan KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penuntutan terhadap mereka yang melakukan kegiatan pornografi secara online, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sanksi terhadap prostitusi di internet harus diterapkan kepada semua pihak yang terlibat, termasuk klien, muncikari, pekerja seks komersial, pemilik website, dan administrator server. Kemudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 45 ayat (1), yang berbunyi: “Barangsiapa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1, 2, 3, dan 4) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

show abstract

Penegakan Hukum Perwakafan Di Indonesia

Cited by 12 publications

References 0 publications

The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia

The Effectiveness Of Criminal Sanctions Imposed On Legal Entities In Law Enforcement In Indonesia

Criminal Law Enforcement in The Financial Services Sector in Case of Insurance Companies That Have Defaulted

Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online

Contact Info

Product

Resources

About