Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia

Abstract

<jats:p>Hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dilihat dari Aspek Hukum dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing Ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-empiris dengan analisa data kualitatif. Penegakan terhadap tenaga kerja asing Ilegal dapat di lakukan Tindakan Administratif berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi, pencabutan Izin Usaha, Apabila syarat memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi maka lembaga perijinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke Negara asalnya, dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara. Merekomendasikan Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA dan menjadi materi muatan dalam perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bidang keimigrasian kebijakan pemberian bebas visa kunjungan, pertukaran E-data TKA beserta keluarganya. Fokus terhadap tugas dan fungsi pengawasan termasuk bisnis proses dari TIMPORA sehingga pelaksanaan di lapangan efektif dalam penegakan hukum mengingat budaya masyarakat yang beragam terkadang sulit untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing illegal</jats:p>

Sosialisasi Politik Digital Indonesia untuk Menangani Kasus Perdagangan Manusia di Perbatasan Antar Negara

“…Isu ketenagakerjaan merupakan salah satu elemen bersifat integral yang memainkan peranan penting dalam konstruksi nasional berlandaskan nilai-nilai (Ariani, 2018). Konsistensi kebijakan terkait arus pekerja migran menjadi poin penting dalam menyeimbangi kepentingan nasional maupun problematika hak-hak dan perlindungan pokok bagi para pekerja dan tenaga ahli dari dalam maupun luar negeri secara bersamaan menghadapi perkembangan lingkup usaha di Revolusi Industri 5.0.…”

Analisis Implementasi Permendagri No 109 Tahun 2019 Tentang Penerapan Pencetakan Kartu Keluarga Secara Mandiri (Studi Kasus Di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut)

“…Proses penerapan kebijakan publik bisa diterapkan di berbagai wilayah baik di wilayah kekuasaan pemerintah, maupun pemerintahan daerah seperti Kecamatan yang merupakan kantor wilayah (Kotamadya) yang sesuai dengan pengadilan negeri. Kecamatan Bayongbong adalah contoh instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan untuk mendorong terjadinya perubahan dalam proses administrative (Ariani, 2018). Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Bayongbong memiliki kebaruan pada proses percetakan pembuatan Kartu Keluarga (KK), dimana percetakan KK dilakukan secara mandiri, artinya percetakan KK ini dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan memakai kertas HVS ukuran A4…”

The Role of Intelligence against Foreigner Problems in South Sulawesi Province: A Case Study of Law Enforcement

“…It is not enough for oversight activities to be carried out only by immigration authorities in the field of foreign traffic control in Indonesian territory (Syahrin & Syahada, 2020). As the leading sector, Immigration still has to coordinate with law enforcers in several related agencies (Ariani, 2018). For example, the State Intelligence Agency, the Police Intelligence and Security Agency, the Junior Attorney General Intelligence, the Armed Forces Strategic Intelligence Agency, National Cyber and Encryption Agency, and other related agencies.…”