<p>Alterna Ɵ f sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alterna Ɵ f bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat ( overloaded ), Lamban dan buang waktu ( waste of Ɵ me ), Biaya mahal ( very expensive ) dan kurang tanggap (unresponsive ) terhadap kepen Ɵ ngan umum atau dianggap terlampau formalis Ɵ k ( formalis Ɵ c ) dan terlampau teknis ( technically ). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alterna Ɵ f penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solu Ɵ on bukan win lose solu Ɵ on. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alterna Ɵ f penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi</p><p>Today alterna Ɵ ve dispute resulu Ɵ on non li Ɵ ga Ɵ on to be an alterna Ɵ ve for businesses to be able to resolve disputes resolu Ɵ on business and this is because through the court process, is considered to have the burden which overloaded, Slow and waste of Ɵ me, very expensive and unresponsive to the public interest, formalis Ɵ c and technically. Alterna Ɵ ve dispute Resolu Ɵ on with statutory arbitra Ɵ on and alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on mechanisms outside the court through concilia Ɵ on, media Ɵ on, nego Ɵ a Ɵ on and dispute resolu Ɵ on expert opinion and according to the indigenous peoples may re fl ect disputes resolu Ɵ on in a fair process because it is expected to explore the values that live in society as a fast, low cost, peace with the win-win solu Ɵ on rather than lose win solu Ɵ on. Therefore, the courts and state agencies need to respect and protect the decisions issued by the ins Ɵ tu Ɵ ons of alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on, especially in terms of execu Ɵ on.</p>

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Permasalan Penelitian ini yaitu Penerapan Gugatan Sederhana dan hambatannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasi penelitian merekomendasikn Perlu revisi Perma No. 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana yaitu Menaikan nilai gugatan materil dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi Daerah yang mengacu pada nilai pendapatan tertinggi di daerah yang dapat mengakomodir dan memperluas jumlah gugatan. Perkara penyelesaian sengketanya dilakukan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah menghambat proses menjadi hal yang gugatan perlu ditinjau ulang (HKI, Hubungan Industrial, Ekonomi Syariah, dan lain-lain) jika penyelesaiannya dapat secara sederhana sehingga tidak perlu lagi dibatasi. Ekseksusi gugatan sederhana sebagai makhkota dari gugatan masih menggunakan eksekusi dalam gugatan biasa. Memasukan materi muatan gugatan sederhana yang telah direvisi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak hanya dalam perma namun mengikat dalam Undang-undang. Sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2015 kepada hakim, panitera, panitera pengganti, pengacara/ advokat terutama kepada masyarakat sangat diperlukan

Hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia, melalui upaya perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Pokok masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia dilihat dari Aspek Hukum dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing Ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode yuridis-empiris dengan analisa data kualitatif. Penegakan terhadap tenaga kerja asing Ilegal dapat di lakukan Tindakan Administratif berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi, pencabutan Izin Usaha, Apabila syarat memperkerjakan tenaga kerja asing tersebut tidak dipenuhi maka lembaga perijinan tersebut dapat memulangkan tenaga kerja asing ke Negara asalnya, dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara. Merekomendasikan Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing terkait TKA dan menjadi materi muatan dalam perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Bidang keimigrasian kebijakan pemberian bebas visa kunjungan, pertukaran E-data TKA beserta keluarganya. Fokus terhadap tugas dan fungsi pengawasan termasuk bisnis proses dari TIMPORA sehingga pelaksanaan di lapangan efektif dalam penegakan hukum mengingat budaya masyarakat yang beragam terkadang sulit untuk mengawasi keberadaan tenaga kerja asing illegal

The world has entered industrial revolution 4.0, which has an effect on granting inmates rights that are based on information technology (IT) and encourages active participation of communities in supporting the implementation of an appropriate correctional system. However, this use of IT has not been optimized to ensure that, together with their families, inmates are able to obtain relevant information and that there is certainty in obtaining their rights. Therefore, this study aimed to investigate the use of IT in granting inmates their rights. Thus, the study employed an evaluative juridical approach with mixed methods (quantitative and qualitative). Data were collected through interviews, observations, and surveys using a SERVQUAL (service quality) model with the following five dimensions: tangibility, reliability, accessibility, communication, and credibility. The findings show that service quality is influenced by the credibility and integrity of the correctional staff. Therefore, the readiness of facilities and infrastructure, such as to add some features in the correctional database system, encourage self-service, and to ensure credibility in collecting inmates' data, can help curb the shortcomings associated with employees' credibility and integrity in the process of granting inmates their IT-based rights.

The current pandemic situation encourages musicians to be productive in creating digital works such as songs and music so that their creative works can produce moral and economic values. However, infringement and forgery of digital music works are rampant. The issue of royalties is still a problem in the digital music industry in Indonesia, including new challenges to the role of aggregators and Collective Management Organization. The problem of this research is how the enforcement of the law of copyright infringement and forgery is with the emergence of the digital industry. This research used a qualitative method with a normative juridical approach. The results of the research showed that the increasing and complicated law enforcement related to digital music copyright is influenced by regulations such as complaint offense that hindered the law enforcement. The process of coordination and supervision between the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Directorate General of Intellectual Property and other law enforcement officers needs to be improved. Law enforcement includes payment of compensation, termination of certain activities that cause harm to creators and owners of related rights, obligation to withdraw from circulation, revocation of business licenses, termination of business activities, and the last resort of ultimum remedium in the form of criminal sanctions. Dissemination of information and knowledge regarding IPR law and its derivative regulations including Government Regulation No. 50 Year 2021 carried out by the government is part of the legal protection of the society to increase public legal awareness in the digital era.