Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan

Abstract

<p>Alterna Ɵ f sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alterna Ɵ f bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat ( overloaded ), Lamban dan buang waktu ( waste of Ɵ me ), Biaya mahal ( very expensive ) dan kurang tanggap (unresponsive ) terhadap kepen Ɵ ngan umum atau dianggap terlampau formalis Ɵ k ( formalis Ɵ c ) dan terlampau teknis ( technically ). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alterna Ɵ f penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solu Ɵ on bukan win lose solu Ɵ on. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alterna Ɵ f penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi</p><p>Today alterna Ɵ ve dispute resulu Ɵ on non li Ɵ ga Ɵ on to be an alterna Ɵ ve for businesses to be able to resolve disputes resolu Ɵ on business and this is because through the court process, is considered to have the burden which overloaded, Slow and waste of Ɵ me, very expensive and unresponsive to the public interest, formalis Ɵ c and technically. Alterna Ɵ ve dispute Resolu Ɵ on with statutory arbitra Ɵ on and alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on mechanisms outside the court through concilia Ɵ on, media Ɵ on, nego Ɵ a Ɵ on and dispute resolu Ɵ on expert opinion and according to the indigenous peoples may re fl ect disputes resolu Ɵ on in a fair process because it is expected to explore the values that live in society as a fast, low cost, peace with the win-win solu Ɵ on rather than lose win solu Ɵ on. Therefore, the courts and state agencies need to respect and protect the decisions issued by the ins Ɵ tu Ɵ ons of alterna Ɵ ve dispute resolu Ɵ on, especially in terms of execu Ɵ on.</p>

Juridical Review of Validity of the Gross Split Sharing Contract Agreement in Oil and Gold Business Activities

“…A standard agreement is an agreement in which almost all the contents of the agreement have been determined by one of the parties and the clauses which have not been determined are only related to certain matters. [28], [29] Although the Contractor is not the party who will compile the contents of the Gross Split Production Sharing Scheme Agreement, this does not mean that the agreement does not reflect the freedom of the parties in it. This is because upstream business activities must be viewed in terms of private and public law so that it is the duty of the state to protect all Indonesian people, one of them is by standardizing the text of the Gross Split Production Sharing Scheme in order to protect Indonesia's natural wealth.…”

“…Deliberation is one of the communalistic characteristics of Indonesian society that is commonly practiced by Indonesian people to solve problems together. [28] The provisions stipulated in Article 11 of the draft agreement text reflect proportional dispute resolution criteria because of trying to find a win-win solution. [28]…”

“…[28] The provisions stipulated in Article 11 of the draft agreement text reflect proportional dispute resolution criteria because of trying to find a win-win solution. [28]…”

The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution

“…Settlement through non-litigation is a resolving dispute out of court settlement. [20] Disputes are resolved outside the court was closed to the public (closed session) and the confidentiality of the parties is guaranteed, the process is faster and more efficient [21]. The process of dispute resolution outside the court avoids the procedural and administrative delays, such as in public court proceedings, and offers a win-win solution out of court.…”

Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Polres Puncak Jaya

“…Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, dijelaskan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. APS hanya bisa diberlakukan untuk kasus perdata, bukan untuk pidana (Ariani, 2012) Saat ini satu-satunya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur terkait tindak pidana yang penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Indonesia, 2012), dimana bentuk penyelesaiannya dikenal dengan istilah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana berdasarkan keadilan restoratif.…”