Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Desa Mandiri Dan Sejahtera Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Abstract

BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang berguna untuk meningkatkan perekonomian di desa. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) didalam pengisian jabatan dan pengelolaan BUMDES penerapannya akan berdampak pada desa yang mandiri dan sejahtera dikarenakan BUMDES masih belum dapat mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh pengisian jabatan dan pengelolaan didalam BUMDES guna meningkatkan perekonomian di desa. Metode pendekatan yang dipakai metode yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan wawancara secara lisan dengan informan BUMDES Kertamukti, yang selanjutnya hasil wawancara tersebut dianalisa dengan memperhatikan aspek hukum positif yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Pengisian jabatan di BUMDES Kertamukti sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU DESA dan UU CIPTAKER sebagaimana jika dilihat didalam PERDES, dan dikaitkan dengan GCG pada penerapannya belum sesuai. Pengelolaan BUMDES Kertamukti dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik, peran dari pemerintahan supradesa penerapan fungsinya sebagai pengembangan BUMDES dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) belum berjalan sebagaimana yang seharusnya.

Kebijakan Sistem Smart Kampung Terhadap Percepatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

“…Kebijakan tersebut juga diatur dalam UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibuslaw dimana pemerintahan daerah harus dapat meningkatkan kualitas hidup dalam mensejahterakan masyarakat daerah (Isan & Rosando, 2022;Kurniawan, n.d.;Mahardhika, 2018;Wijaya et al, 2022). Hal tersebut dijadikan landasan dimana sebuah peraturan daerah harus berkesesuaian dengan peraturan diatasnya atau dalam artian sebuah peraturan tidak boleh dibuat jika bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki diatur diatasnya atau menerapkan asas Lex Superior Derogat Lex Inferiori (Aisha Mutiara, 2021;Ansori et al, 2022;Heryanto et al, 2022). Jadi dalam artikel ini akan menjelaskan apakah penerapan program Smart Kampung ini berkesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan terbaru yakni UU Ciptaker yang telah diundangkan dan menjadi hukum positif di Indonesia (Herdiyanti et al, 2019;Hulu et al, 2018).…”

Penerapan Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bunga Harapan Dese Lere Kecamatan Basala Kabupaten Konawe

“…Nurjanah (2020) dan Oktaviani & Nuswantara (2020) juga meneliti aspek pengendalian internal dan kinerja keuangan di BUMDes. Sementara itu, Sofyan et al (2022) dan Ansori et al (2022) fokus pada implementasi good governance dalam pengelolaan BUMDes.…”

Model Pemberdayaan BUMDES Dalam Rangka Meminimalisir SDGs Desa Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

“…Kemiskinan dapat terjadi karena minimnya lowongan pekerjaan,pemberian upah kerja yang minim, tidak terpenuhinya hak hak pekerja, dan lain lain. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan demi mensejahterakan rakyat (Ansori et al, 2022;. Namun tidak serta merta hanya dengan pengesahan sebuah undang undang ataupun peraturan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, pada kenyataannya tidak semua golongan manyarakat merasakan manfaat dari pengesahan sebuan perundang undangan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan.…”