Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo

Koni, Yoslan

doi:10.24843/kp.2019.v41.i01.p05

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kemitraan Polisi dan masyarakat ini banyak sekali bentuk dan contohnya, salah satunya adalah keberadaan Polisi Masyarakat (Polmas) yang dimaksud agar Polisi dapat bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum (Koni, 2019).…”

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif di Polres Gresik Guna Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum dalam Rangka Memperkuat Kembali Kepercayaan Masyarakat

Ardilestanto

2023

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Pemolisian Partisipatif sebagai model alternatif dari pemolisian tradisional yang cenderung reaktif dan bertumpu pada penegakan hukum. Pemolisian partisipatif yang diterapkan Polri melalui strategi dan transformasi organisasi dinilai efektif dalam memperkuat komunikasi kemitraan yang setara antara Polri dengan masyarakat dalam mengurangi rasa takut akan kejahatan dalam rangka memperkuat kembali kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui strategi Pemolisian Partisipatif dapat menjadi strategi yang tepat guna memperkuat pengekan hukum atas segala bentuk kejahatan yang berada di bawah wilayah hukum Polres Gresik. Strategi partisipatif policing perlu diimplementasikan oleh Polres Gresik agar mampu menganalisis pemecahan masalah dalam rangka memperkuat kembali kepercayaan masyarakat.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasanunclassified

Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif di Polres Gresik Guna Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum dalam Rangka Memperkuat Kembali Kepercayaan Masyarakat

Ardilestanto

2023

comserva

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…(Marwiyah, 2014) Sisi lain, untuk kejahatan atau gangguan kamtibmas konvensional bisa lebih efektif, seperti di wilayah Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah bahwa pemolisian masyarakat dapat menurunkan angka kejahatan, berdasarkan statistic criminal dari Polsek Gemolong dari 30 kasus di tahun 2017, turun menjadi 23 kasus di tahun 2018. (Rosyid Effendi Bagus Panuntun Dan Kuswardani, 2019) Contoh lain juga di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Bandar Lampung (Rifai, 2018) dan Gorontalo, (Koni, 2019) bahwa pemolisian masyarakat bisa untuk membangun kamtibmas, yang secara tidak langsung mendukung penegakan hukum di masyarakat.…”

Section: Pemolisian Masyarakat Dan Pam Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriunclassified

Pemolisian Masyarakat Dan Pengamanan Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal

Kuswardani

Prakosa

Kurniangsih

et al. 2021

j. Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah huk. dan Keadilan

View full text Add to dashboard Cite

Pemolisian Masyarakat dan Pengamanan Swakarsa merupakan strategi pencegahan kejahatan tanpa hukum pidana. Keduanya dilakukan dengan membangun kemitraan antara polisi dan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan perpolisian komunitas dan keamanan swakarsa dari perspektif kebijakan kriminal. Penelitian ini merupakan penelitian normative, yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, community policing dan inisiatif security adalah”setali tiga uang”, dalam kerangka kerja kebijakan kriminal. Keduanya sebagai strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum, sehingga gangguan keamanan dan ketertiban dapat diminimalisir. Kedua, strategis itu penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif , dengan menggunakan kekuatan masyarakat. Di sisi lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi polisi. Pam Swakarsa seyogyanya tidak menjadi alat untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat yang sesuai koridor, sehingga bisa menepis kekhawatiran masyarakat.

show abstract

Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo

Cited by 2 publications

References 0 publications

Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif di Polres Gresik Guna Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum dalam Rangka Memperkuat Kembali Kepercayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemolisian Partisipatif di Polres Gresik Guna Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum dalam Rangka Memperkuat Kembali Kepercayaan Masyarakat

Pemolisian Masyarakat Dan Pengamanan Swakarsa Sebagai Kebijakan Kriminal

Contact Info

Product

Resources

About