Penerapan Peraturan Pemerintah Mengenai Waktu Kerja dan Waktu Istirahat: Perspektif Jurnalis

Abstract

Pada dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur waktu kerja dan waktu istirahat yang harus dipatuhi oleh setiap pemberi kerja. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan pada pekerja, sehingga mereka tidak mendapatkan waktu kerja yang berlebihan yang akan berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental. Pada kenyataannya peraturan yang berlaku tidak selalu dapat diterapkan untuk setiap bidang pekerjaan. Untuk bidang-bidang pekerjaan tertentu yang memiliki pola kerja tidak teratur, seperti mereka yang berprofesi sebagai jurnalis, pelanggaran terhadap aturan waktu kerja dan waktu istirahat seringkali terjadi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan yang berkaitan dengan waktu kerja dan waktu istirahat dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerja yang berprofesi sebagai jurnalis. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan bagi pengambil kebijakan untuk dapat mengupayakan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para Jurnalis. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menambahkan berbagai unsur-unsur empiris. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara mendalam serta focus group discussion. Dari hasi kajian dapat disimpulkan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku saat ini di Indonesia, dirasakan belum dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi Jurnalis. Rendahnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberi kebebasan kepada para jurnalis untuk dapat membentuk serikat pekerja memperparah kondisi perlindungan hukum bagi Jurnalis. Pemerintah perlu membuat peraturan yang secara spesifik mengatur waktu kerja dan waktu istirahat bagi jurnalis yang memiliki pola kerja berbeda dengan pekerja yang memiliki pola kerja lebih teratur seperti di bidang manufaktur.

Legal Protection for Workers Receiving Wages below the Minimum Wage Provisions at the District/City Level Post the Job Creation Law

“…Legal protection for workers encompasses various aspects, including economic, social, and technical safeguards (Shubhan, 2020). It is essential to continuously evaluate and strengthen legal safeguards to prevent exploitation and uphold workers' rights effectively (F. A. P. Nasution et al, 2022). The protection of workers' rights, particularly in cases of non-compliance with minimum wage standards, is crucial to prevent unfair labor practices and ensure a just working environment (Fadia Denesa Aurallya D & Deddy Effendy, 2024).…”

Analisis Jam Kerja Dan Waktu Lembur Pada Perusahaan Manufaktur Kota BATAM

“…Cara perhitungan upah kerja lembur sebagai berikut: A. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja B. Jika kerja lembur dilakukan pada hari tidak bekerja dan/atau hari libur nasional selama jam kerja empat puluh enam hari kerja per minggu SUMBER: [13] p-ISSN : 1979-0155 e-ISSN : 2614-8870■ Analisis Jam Kerja Dan Waktu Lembur Pada Perusahaan Manufaktur Kota BATAM (Alden Nelson)…”

PKM Menjaga Kesehatan Fisik Dan Mental Pada Jurnalis Radar Kediri

“…Jurnalis adalah orang yang bekerja di suatu media masa, dimana kantor ini mempunyai ritme kerja yang penuh dengan target-target dan harus dapat bekerja dengan cepat dan tepat (Nasution et al, 2022). Jurnalis harus mempunya Kesehatan fisik dan psikis yang kuat agar dapat beraktifitas dengan optimal dengan ritme kerja demikian (Parlinda et al, 2020).…”