Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Abstract

Abstract:This study aims to describe the application of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the State Islamic Higher Education (PTKIN) with a case study of the Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was chosen because among PTKIN throughout Indonesia, only UIN Jakarta has an Information and Documentation Management Officer (PPID). The research method used is action research by observing public bodies in the field of education namely UIN Jakarta by mapping public information services by PPID based on KMA Number 200 of 2012 concerning Information and Documentation Management Officials (PPID). Based on the research conducted it is known that PPID as the manager of public information services has not been optimal in providing public information services according to the mandate of Law Number 14/2018. The contributing factors are: First, the leaders at the level of the Bureau, Section, and Subbag many who do not know the obligations and urgency of the public body that must have a PPID to carry out public information management and services. Secondly, the incomplete list of public information that has been displayed on the UIN Jakarta website includes its supporting documents. Third, there is no infrastructure support, funds, adequate information officers so that the performance of the PPID can run simultaneously and continuously, given the PPID task is an additional task.Keywords: PPID, Public Information Disclosure, PTKIN. AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih karena diantara PTKIN seluruh Indonesia, baru UIN Jakarta yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian yang digunakan action research dengan melakukan observasi badan publik bidang pendidikan yakni UIN Jakarta dengan memetakan layanan informasi publik oleh PPID berdasarkan KMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari PPID sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14/2018. Faktor penyebabnya adalah: Pertama, para pimpinan pada level Biro, Bagian, dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolan dan pelayanan informasi publik. Kedua, belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang telah ditampilkan di website UIN Jakarta termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ketiga, belum adanya dukungan prasarana, dana, petugas informasi yang memadai sehingga kinerja PPID dapat berjalan secara simultan dan kontinyu, mengingat tugas PPID adalah tugas tambahan.Kata Kunci: PPID, Keterbukaan informasi Publik, PTKIN.

Peningkatan Literasi Keagamaan Melalui Baitul Arqam pada Mahasiswa Muslim di Universitas Muhammadiyah Palopo Sulawesi Selatan

“…Dunia saat ini bergerak secara dinamis, membentuk suatu tatanan kehidupan yang secara penuh didukung dengan kehidupan yang mengandalkan teknologi, dengan paradigma Internet of Things. Inilah yang disebut dengan revolusi industri 4.0, dimana digitalisasi memasuki semua ranah kehidupan manusia tanpa kecuali (Sari et al, 2020), bahkan di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk literasi digital keagamaan (Ramdhani et al, 2021). Mulai dari ekonomi mengandalkan internet, sosial politik dipengaruhi oleh internet, dunia pendidikan memerlukan internet, bahkan masalah sosial keagamaan juga didominasi oleh penggunaan internet yang sangat luas.…”

Analysis of Business Law Approaches in Realizing Public Information Openness in Muhammadiyah Universities

“…Second, the incomplete List of Public Information that has been displayed on the UIN Jakarta website including supporting documents. Third, there is no infrastructure support, and, adequate information officers so that PPID performance can run simultaneously and continuously (Faizin & Mansur, 2018), mengingat tugas PPID adalah tugas yang penting untuk menjamin keterbukaan infomasi publik. The number of universities that have problems with corruption is the result of non-transparency in information management.…”

“…In this increasingly advanced digital era, public information disclosure in Muhammadiyah universities has also become a very important issue. The presence of information technology and paradigm shifts in access to information have provided new challenges and opportunities for educational institutions (Faizin & Mansur, 2018) to ensure transparency and accountability in the provision of information to the public. In this context, the business law approach plays a key role in regulating and facilitating public information disclosure in the Muhammadiyah educational environment.…”