Generation Z is a generation that, since childhood, has been familiar with technology. In reality, many millennial children are now found drifting in the vortex of social media, where they experience phubbing, an addiction to smartphones where they are willing to hurt their friends around them, which is a challenge for the world of education. Educational institutions need to be ready to carry out their duties to build a character who is faithful and pious, good character, knowledgeable, healthy, and so on. Guidance and Counseling teachers (counselors) need to realize that solving individual problems is complicated because each violation will harden the heart. Hence, this study aims to map the characteristics of generation Z students with their needs for guidance and counseling. The characteristics of Generation Z are a continuation of the millennial generation, where they are already small familiar with digital media. They need to undergo education and guidance appropriate to their time. Can the characteristics of Generation Z be served and their needs met with services in guidance and counseling? This question was answered by conducting qualitative research in a document study, and data analysis was carried out using Recouer's interpretation technique. The analysis results show that Generation Z's characteristics are relevant to services in the fields of Guidance and Counseling. It is just that the four areas that have been implemented so far, namely the personal, social, study, and career fields, need to be added by prioritizing the spiritual field and the field of family guidance

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkabau

This article aims to describe the influence of religion and culture in the application of human rights values, as well as the dynamics of its acceptance of legislation in Indonesia. Human rights thoughts and struggles had developed in Indonesia prior to the Universal Declaration of Human Rights in 1948. The embryo of this awareness has flourished in the midst of the bad conditions experienced by the Indonesian people due to colonialism. Precisely since the momentum of the birth of the Budi Utomo movement in 1908, it has laid the foundation for the struggle against the application of human rights values and continues to be a snowball effect in the next period and culminated in the proclamation of Indonesia's independence as a sovereign state on August 17, 1945. In historical records, at the moment of independence, it was the first time Indonesia had a written document containing human rights values, in this case Pancasila and the 1945 Constitution (UUD 1945). However, despite being independent, the struggle for the application of human rights values does not mean it will run smoothly without obstacles, The dynamics of socio-political life in Indonesia illustrates how the ups and downs of the application of human rights values in Indonesia, such as the influence of politics, religion and culture. To get the results, the researchers used a qualitative research method with an amperical normative approach.Keywords : Legislation, Human Rights values, politics, religion, cultur. Abstrak:Artikel ini bertujuan memaparkan pengaruh agama dan budaya dalam penerapan nilai-nilai HAM, serta pasang surut penerimaannya pada legislasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemikiran dan perjuangan Hak Asasi Manusia telah hidup dan berkembang di Indonesia jauh sebelum deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Cikal bakal kesadaran tersebut telah tumbuh subur di tengah kondisi buruk yang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan yang berkepanjangan. Tepatnya sejak momentum kelahiran pergerakan Budi Utomo di tahun 1908, telah meletakan pondasi perjuangan terhadap penerapan nilai HAM dilakukan dan terus menjadi efek bola salju pada masa masa selanjutnya dan membuahkan hasil saat proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang berdaulat pada 17 Agustus 1945. Dalam catatan sejarah, dengan momentum kemerdekan ini pula Indonesia pertama kali memiliki dokumen tertulis yang mengandung nilai-nilai HAM dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, meskipun telah memasuki alam kemerdekaan, perjuangan penerapan nilai-nilai HAM bukan berarti mulus tanpa hambatan. Dinamika dan perkembangan kehidupan social politik di Indonesia memberikan gambaran bagaimana pasang surut penerapan HAM di Indonesia, mulai dari pengaruh politik, agama serta budaya.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan noematif empiris.Kata kunci : Legislasi, Nilai-Nilai HAM, Politik, Agama, Budaya.

Abstracts:In recent decades, there has been a massive influx of Indonesian migrant workers or TKI (Tenaga Kerja Indonesia) in Malaysia, both legally and illegally. Unfortunately, both the legal and illegal migrant workers faced unofficial (sirri) marriage problems and their children. This study will analyze the legalization process for the Indonesian migrant worker marriage in Malaysia. The research was done in the region of Peninsular Malaysia, using qualitative research method. The result shows that the legalization process faced some obstacles such as; (1) Malaysian regulation which forbid marriage while under working contract for migrant workers; (2) The difficulty to fulfill the requirements for itsbat nikah (legalizing marriage) because of the distance factor to the Indonesian embassy, hard to get the leaving permit from the employer, and the strict administration for the itsbat nikah program such as the requirements of reference that the applicant has not been married yet in their place of  origin.The sirri marriage that is performed by TKI in Malaysia caused many problems such as the one regarding the status of their children’s nationality.  They can not be documented by giving them birth certificates, passport, and other documents. Also, their rights are unprotected by the law. This study will have implications on Indonesian government’s policy regarding the protection of TKI’s rights and his family.Keywords: Sirri Marriage, chidren status, Indonesian migrant workers, itsbat nikah Abstrak:Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi gelombang besar pekerja migran Indonesia atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia, baik secara legal maupun ilegal. Sayangnya, baik pekerja migran legal maupun ilegal menghadapi masalah perkawinan tidak resmi (sirri) dan anak-anak mereka. Studi ini akan menganalisis proses legalisasi perkawinan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Penelitian ini dilakukan di wilayah Semenanjung Malaysia, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses legalisasi menghadapi beberapa kendala seperti; (1) Peraturan Malaysia yang melarang pernikahan saat berada di bawah kontrak kerja untuk pekerja migran; (2) Kesulitan untuk memenuhi persyaratan untuk itsbat nikah (melegalkan pernikahan) karena faktor jarak ke kedutaan Indonesia, sulit untuk mendapatkan izin cuti dari majikan, dan administrasi yang ketat untuk program itsbat nikah seperti persyaratan referensi bahwa pelamar belum menikah di tempat asal mereka. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh TKI di Malaysia menyebabkan banyak masalah seperti yang menyangkut status kewarganegaraan anak-anak mereka. Mereka tidak dapat didokumentasikan dengan memberi mereka akta kelahiran, paspor, dan dokumen lainnya. Juga, hak-hak mereka tidak dilindungi oleh hukum. Studi ini akan memiliki implikasi pada kebijakan pemerintah Indonesia mengenai perlindungan hak TKI dan keluarganya.Kata kunci: Pernikahan Sirri, status anak, pekerja migran Indonesia, itsbat nikah

Abstract:This study aims to describe the application of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the State Islamic Higher Education (PTKIN) with a case study of the Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was chosen because among PTKIN throughout Indonesia, only UIN Jakarta has an Information and Documentation Management Officer (PPID). The research method used is action research by observing public bodies in the field of education namely UIN Jakarta by mapping public information services by PPID based on KMA Number 200 of 2012 concerning Information and Documentation Management Officials (PPID). Based on the research conducted it is known that PPID as the manager of public information services has not been optimal in providing public information services according to the mandate of Law Number 14/2018. The contributing factors are: First, the leaders at the level of the Bureau, Section, and Subbag many who do not know the obligations and urgency of the public body that must have a PPID to carry out public information management and services. Secondly, the incomplete list of public information that has been displayed on the UIN Jakarta website includes its supporting documents. Third, there is no infrastructure support, funds, adequate information officers so that the performance of the PPID can run simultaneously and continuously, given the PPID task is an additional task.Keywords: PPID, Public Information Disclosure, PTKIN. AbstrakPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih karena diantara PTKIN seluruh Indonesia, baru UIN Jakarta yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian yang digunakan action research dengan melakukan observasi badan publik bidang pendidikan yakni UIN Jakarta dengan memetakan layanan informasi publik oleh PPID berdasarkan KMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari PPID sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14/2018. Faktor penyebabnya adalah: Pertama, para pimpinan pada level Biro, Bagian, dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolan dan pelayanan informasi publik. Kedua, belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang telah ditampilkan di website UIN Jakarta termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ketiga, belum adanya dukungan prasarana, dana, petugas informasi yang memadai sehingga kinerja PPID dapat berjalan secara simultan dan kontinyu, mengingat tugas PPID adalah tugas tambahan.Kata Kunci: PPID, Keterbukaan informasi Publik, PTKIN.