Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional

Abstract

<p><strong>Abstrak</strong><br />Sejak akhir Perang Dunia II, masyarakat internasional menyaksikan meningkatnya upaya serius untuk menanggulangi kejahatan internasional. Selain pengadilan pidana nasional dan mahkamah internasional murni, forum yang baru-baru ini digunakan untuk menangani kejahatan internasional adalah pengadilan hibrida yang telah dibentuk di beberapa negara seperti Kamboja, Sierra Leone dan Timor-Leste. Pengadilan hibrida tersebut dibentuk dengan latar belakang politik berbeda-beda, tetapi sebagai institusi yuridis, pembentukannya seyogianya didasarkan pada instrumen yuridis. Artikel ini mengidentifikasi ada tiga pola dalam pembentukan pengadilan hibrida, yaitu: pembentukan pengadilan hibrida atas dasar perjanjian antara PBB dan negara terkait, pembentukan pengadilan hibrida oleh PBB atau pemerintahan internasional dan pembentukan pengadilan hibrida oleh suatu negara yang kemudian memperoleh dukungan masyarakat internasional.</p><p><strong>Abstract</strong><br />Since the end of World War II, the international community witnessed the increasingly serious efforts to deal with the international crimes. Besides the domestic criminal courts and purely international tribunals, the forum that is also recently used to handle international crimes is the hybrid courts that have been established in several places such as in Cambodia, Sierra Leone and Timor-Leste. Hybrid courts are established from different political backgrounds, but as a legal institution, its establishment was necessarily based on legal instruments. This paper identifies that there are three patterns in the formation of hybrid court, which are: the establishment of a hybrid court based on an agreement between the UN and the relevant state, the establishment of a hybrid court by the UN or international administration and the establishment of a hybrid court by a country which later gains greater international support.</p>

Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM

“…Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat) pengadilan internasional ad hoc yang pernah dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Selain melintasi teritorial negara keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016).…”

“…Sejarah pembentukan pengadilan internasional mencatat sedikitnya sampai hari ini terdapat 4 (empat) pengadilan internasional ad hoc yang pernah dibentuk untuk meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Selain melintasi teritorial negara keberadaan pengadilan internasional lebih menekankan kepada mengakhiri impunity (kekebalan) dari para pelaku kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan (Siswanto, 2016). Keempat pengadilan tersebut yaitu : Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal merupakan upaya yang dilakukan untuk menyeret para pelaku pelanggaran hukum internasional pada perang dunia kedua (Eliza & Heryandi, 2014).…”