Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)

Sari, Ni Luh Ariningsih

doi:10.35327/gara.v14i1.119

Cited by 4 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Bahwa UUD RI Tahun 1945 telah dengan tegas memberikan amanat bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokalnya akan diatur dalam undang-undang. Hal ini mengamanatkan adanya peraturan pelaksana hingga tingkat paling bawah seperti halnya peraturan daerah (Perda) menjadi sangat urgent untuk disusun sehingga masyarakat hukum adat yang berada di daerah memiliki payung hukum dan pemerintah daerahlah yang lebih tahu tentang masyarakat dan kearifan lokal yang dimiliki di wilayahnya (Sari, 2020).…”

Section: Dinamika Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pada Pengelolaan Pariwisata DI Provinsi Baliunclassified

Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Adnyani

2021

MKFIS

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dinamika perlindungan hukum masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata, sistem bagi hasil dalam pengelolaan yang adil bagi masyarakat hukum adat dan juga bagi kepentingan pemerintah daerah. Jenis penelitian hukum empiris yang mendeskripsikan dan menganalisa dinamika perlindungan hukum tehadap kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali dalam pengelolaan kawasan wisata hanya dapat dilakukan melalui pengakuan terhadap hak dan kewajibannya. Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai hukum pengelolaan kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Perda No. 2 Tahun 2012 dan awig-awig desa adat yang mengatur wilayah (wewidangan) desa adat setempat. Pengelolaan yang adil dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep pengelolaan yang disepakati. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib tetap memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata.

show abstract

Section: Dinamika Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Pada Pengelolaan Pariwisata DI Provinsi Baliunclassified

Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Adnyani

2021

MKFIS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam literatur ilmu hukum adat yang dikembangkan dalam zaman pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat hukum adat adalah sama dan sebangun maknanya dengan desa, dan diatur dengan dua buah ordonansi tentang desa, sebuah untuk pulau Jawa dan sebuah untuk pulau-pulau di luar Jawa. Kedua ordonansi tersebut menghormati hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, sehingga desa serta masyarakat hukum adat disebut sebagai republik-republik desa (Sulastriyono, 2014) Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di Kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara.…”

unclassified

Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat di Indonesia

Faharudin

2023

LAWYER

View full text Add to dashboard Cite

Masyarakat hukum adat sudah menjadi perhatian internasional baik secara institusional maupun legal, masalah keberadaan masyarakat hukum adat dan hak- haknya ke dunia internasional itu tidak terlepas dari perjuangan panjang di tingkat lokal dan nasional di negara masing-masing. Respon setiap negara terhadap masyarakat hukum adat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh cara pandang dunia yang baru. Jenis sumber penelitian ini yaitu data normatif yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut diolah dan dianalisa dengan metode penafsiran guna memperoleh suatu kesimpulan tentang persoalan yang akan diteliti. Masyarakat hukum adat merupakan subyek hukum khusus yang keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Model pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan cara pembatasan melalui proses penelitian yang dilakukan bersama antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi.

show abstract

Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa

Lekipiouw,

Bakarbessy

2023

JPHI

View full text Add to dashboard Cite

Regulasi Desa di Indonesia telah menggeneralisir saniri negeri menjadi sama dengan badan Permusyawaratan Desa (BPD), padahal konstruksi Saniri Negeri berbeda dengan konstruksi BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah dalam regulasi desa di Indonesia khususnya yang mengatur tentang saniri negeri dan menganalisis konsekuensi yuridis tergeneralisirnya saniri negeri menjadi BPD, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rumusan norma Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Saniri Negeri merupakan suatu sistem kekuasaan dan terlembaga dalam 2 (dua) lembaga yaitu saniri rajapatti yang melaksanakan pemerintahan dan saniri lengkap yang merumuskan kebijakan, serta 1 (satu) forum yaitu saniri besar sebagai forum pertanggungjawaban pemerintah negeri. Saniri Negeri bukanlah lembaga sehingga berbeda dengan BPD. Perlu dilakukan sinkronisasi keberadaan BPD dengan Saniri Negeri, agar konstruksi saniri negeri tidak digeneralisasi menjadi sama dengan konstruksi BPD.

show abstract

Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)

Cited by 4 publications

References 0 publications

Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal

Analisis Interaksi Kedaulatan Masyarakat Adat di Indonesia

Problematika Tergeneralisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa

Contact Info

Product

Resources

About