Pengaruh Akses Permodalan, Pengelolaan Bisnis Terhadap Pemberdayaan Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Variabel Intervening (Kasus PKL Di Kabupaten Kebumen)

Abstract

Dewasa ini program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi isu sentral yang seringkali didengungkan dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Isu yang berkembang menjadi wacana menarik perhatian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kukuhnya industri kecil yang cenderung lebih stabil dibandingkan industri besar pada saat krisis multidimensional menjadikan munculnya upaya bahwa perhatian yang tepat saat ini adalah lebih terfokus pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Realita saat ini adalah banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai berani untuk membuka usaha baru, dan cenderung dengan modal awal kecil dengan perhitungan yang kurang maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan bisnis masih berdasarkan hitungan ikut-ikutan. Yang terjadi saat ini adalah banyak bermunculan usaha yang jarang sekali di konsep secara bisnis dan asal-asalan. Namun demikian ada pula yang berkembang karena sudah dipersiapkan secara matang dan siap untuk dikembangkan. Bisnis yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah di emperan toko, tepi jalan, yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). 
 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung terkesan negatif, kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber perekonomian masyarakat bisa berkembang.

Strategi Pekerja Informal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Kawasan Dermaga Labuhan Haji Tahun 2021

“…Sektor informal dipandang sebagai sektor transisi tenaga kerja dari sektor prtanian di desa ke sektor industri kota. Rachbini & Hamid (1994) dalam Wibawanto & Prasetyo, (2008) menjelaskan bahwa sektor informal berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal di kotakota. Pelaku sektor ini pada umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta sumber-sumber terbatas.…”

The Street Vendors Perception to the Information of Public Access Disruption as the Effect of their Existence

“…Currently the understanding of Street Vendors has evolved and seen from different points of view. The ILO provides a definition of the informal sector as a sector accessible to entrepreneurs of newcomers, using domestic economic resources, owned by families in small scale, using labor-intensive technology and technology tailored to the skills required, have not regulated by the government and engaged in competing markets (12). Furthermore, Hutajulu (1985) provides restrictions on the informal sector, it is a field of economic activity which does not necessarily require formal education and high skills, and requires licenses and large capital to produce goods and services (13).…”