Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal Melalui Pad, Dau, Dan Dak Sebagai Variabel Intervening

Abstract

This research is aimed at finding out the influence of total population toward capital expenditure trough local revenues, general allocation fund as an intervening variable in Regencies/Towns in South-Sumatera Provinces. This research used secondary data, obtained from Central Bureau of Statistics and Directorate General of Financial Considerations, 2014-2016. The population of this research was 11 regencies/town in South-Sumatera Province. The techniqnue of analyzing the data was through descriptive statistics, simple liner regression, hypothesis test (Ttest), determination analysis and correlation as well as path analysis and sobel test. The result showed that total population had positive significant influence toward capital expenditure, and had no significant influence toward fund alloction through local revenues as an intervening variable. In practice, total population had negative,not significant influence toward general fund allocation, and total population had positive influence of capital expenditure toward specific fund allocation as an intervening variable.

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

“…Pemerintahan menerapkan kebijakan otonomi daerah pada kewenangan publik melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-undang tersebut dengan adanya pengaturan kemandirian daerah memberikan kesepakatan bahwa setiap daerah perlu mengatasi semua kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dalam pelayanan, penyediaan fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewajiban setiap pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya pendekatan terhadap pelayanan pemerintah kepada masyakarat, maka masyarakat dapat menyaring dan mengontrol pemanfaatan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Sari & Ningsih, 2018).…”

Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat

“…Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan lain-lain yang sah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (Sari & Nurul, 2018). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah.…”

Pendataan Penduduk pada Desa Salatiga Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Berbasis Website

“…Data agregat kependudukan provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Landak terdiri dari 402.344, dengan jumlah data laki-laki berjumlah 211.309 dan data perempuan berjumlah 191.035. Jumlah penduduk pada suatu desa dapat mempengaruhi pembangunan daerah dalam upaya melakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya [1].…”

“…Data penduduk desa yang dimiliki oleh pengurus desa berupa nomor KK, NIK, dan data pendukung lainnya dapat dijadikan sebagai informasi desa dan dapat digunakan untuk membantu memperoleh analisis masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang layak untuk memperoleh bantuan, dan analisis lainnya yang nantinya akan sama dengan data yang dimiliki oleh dukcapil kabupaten [2]. Proses analisis tersebut juga dapat membantu desa dalam membuat dan menyusun APBD untuk diajukan oleh pihak Kepala Desa agar bantuan untuk masyarakat berdasarkan analisis data penduduk tersebut dapat direalisasikan [1].…”