Pengaruh Karateristik Tujuan Anggaran Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Pemoderasi

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah serta tingkat desentralisasi sebagai pemoderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kradenan dan Gabus, Kabupaten Grobogan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat uji. Responden penelitian adalah aparat pemerintah di kecamatan dan kelurahan, dengan sampel sebanyak 60 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemda. Sedangkan variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

“…Dalam suatu pemerintahan desa, kejelasan sasaran anggaran akan berdampak pada pemaksimalan penggunaan dana yang kemudian aparatur desa akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan aparatur mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Panjaitan & Shopiana, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Efrizar et al, (2017) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi.…”

The RELATIONSHIP BETWEEN THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA’S (BPK) OPINION WITH REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT AND CORRUPTION

“…In order to support the realization of good governance in the implementation of the state, the management of state finances needs to be held professionally, openly and responsibly in accordance with the basic rules set forth in the 1945 Constitution (UUD 45). Good governance is a conception of a clean, democratic and effective governance (Panjaitan & Shopiana, 2017).…”