Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Abstract. West Bandung Regency is an area located in the Bandung Metropolitan Area, on the other hand, West Bandung Regency is also a peripheral area which tends to have dependence on the center, namely Bandung City and Cimahi City. In the implementation of development, it is necessary to understand thoroughly in advance the meaning of development. Historically-ideologically, the idea of ​​development is used as a Style of Governance to focus on the mechanism of economic productivity, resulting in efforts to narrow social space and minimize things that trigger social conflict. Therefore, the role of the state apparatus in the form of institutions is needed to ensure the creation of a mechanism that minimizes horizontal and ideological conflicts by prioritizing consensus and order. In terms of development politics determining sustainable development, in addition to the physical area, social development also needs to be the main focus for development in West Bandung Regency. In this study, the MICMAC and MACTOR analysis methods used input data from primary and secondary surveys. As for the approach method using case studies. The purpose of this study is to map the role of actors on development variables and determine the relationship between variables and the actors involved.
 Abstrak. Kabupaten Bandung Barat merupakan suatu wilayah yang berada di kawasan Bandung Metropolitan Area, disisi lain Kabupaten Bandung Barat juga merupakan wilayah periphery yang cenderung memiliki ketergantungan terhadap centre yaitu Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dipahami secara menyeluruh terlebih dahulu mengenai makna dari pembangunan. Secara Historis-Ideologis, ide pembangunan dijadikan sebagai Style of Governance untuk menitikberatkan pada mekanisme produktivitas ekonomi, sehingga timbul upaya penyempitan ruang sosial dan meminimalkan hal – hal memicu konflik sosial. Maka dari itu, dibutuhkan peran aparatur negara berbentuk kelembagaan untuk menjamin terciptanya mekanisme yang meminimalisir konflik horizontal dan ideology dengan mengutamakan konsesus dan ketertiban. Dalam hal politik pembangunan menentukan pembangunan yang berkelanjutan, selain fisik wilayahnya, pembangunan dari segi sosial kemasyarakatan juga perlu menjadi fokus utama bagi pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini menggunakan metoda analisis MICMAC dan MACTOR yang menggunakan data masukan dari survey primer dan sekunder. Sedangkan untuk metoda pendekatannya menggunakan studi kasus. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk memetakan peranan aktor terhadap variabel pembangunan dan mengetahui hubungan variabel dengan aktor yang terlibat.

Persepsi Pemilik Bangunan dalam Melestarikan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Braga Kota Bandung

“…Terkait Informasi hak insentif yang seharusnya diterima pemilik bangunan cagar budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2018 menurut 21 responden saat melakukan sosialiasi tidak pernah memberikan informasi terkait insentif. Hanya 5 (12,82%) dari 39 pemilik bangunan yang mengetahui hak untuk mendapatkan insentif sesuai golongan yakni Prama Grand Preanger, Hotel Ibis Styles, De Braga Hotel, Center Point, dan Consortium Palace [2]. Sisanya 34 (87,18%) tidak mengetahui hak insentif tersebut.…”

“…Untuk lebih jelasnya mengenai persepsi pemilik bangunan terkait bentuk dan besaran insentif dapat dilihat di Tabel 5 dan Gambar Pemotongan PBB sesuai golongan dan biaya perawatan bangunan menjadi mayoritas bentuk dan besaran insentif yang di harapkan oleh para pemilik bangunan cagar budaya dengan 58,97% (23 responden), walaupun pemotongan PBB tersebut sudah di sah kan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2018 tapi masih cukup banyak pemilik bangunan cagar budaya di Kelurahan Braga yang masih belum mengetahui terkait hak insentif tersebut seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya [2]. Biaya perawatan bangunan juga menjadi perhatian utama selain pemotongan PBB.…”

“…Menurut pakar cagar budaya Tubagus Adhi 2022, ketidaktahuan para pemilik bangunan terhadap hak insentif yang wajib diterima sesuai Peraturan Daerah No.7 Tahun 2018 akibat para pemilik bangunan tidak mau datang saat sosialiasi terkait Peraturan Daerah tentang pengelolaan cagar budaya [2]. Pemilik bangunan cagar budaya menganggap tidak ada gunanya menghadiri sosialiasi yang diadakan oleh pemerintah.…”

“…Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan dating [2]. Kota Bandung sebagai salah satu kota kolonial meninggalkan banyak peninggalan bangunan cagar budaya.…”