Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Reaksi Pasar

Abstract

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) seems to be a logical consequence of the implementation practice of Good Corporate Governance (GCG). By implementing CSR, companies are expected to acquire social legitimacy and maximize its financial strength in the long term, so that will affect the value of sales of company stock. The purpose of this study is to examine the effect of ownership structure and the number of board of commissioners to disclosure of CSR and market reaction. Ownership structure in this case is the proportion of public ownership and proportion of managerial ownership. ABSTRAKPerkembangan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tampaknya merupakan konsekwensi logis dari implementasi praktik Good Corporate Governance (GCG). Dengan menerapkan CSR, diharap perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang, sehingga akan mempengaruhi nilai penjualan saham perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh struktur kepemilikan dan jumlah dewan direksi terhadap pengungkapan CSR dan reaksi pasar. Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah proporsi kepemilikan publik dan kepemikian manajerial. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Variabel eksogen yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris, proporsi kepemilikan publik, dan proporsi kepemilikan manajerial. Variabel endogen adalah pengungkapan CSR dan reaksi pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, proporsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reaksi pasar. Proporsi kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar.Kata kunci: Dewan komisaris, proporsi kepemilikan publik, proporsi kepemilikan manajerial, corporate social responsibility, reaksi pasar

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile di BEI

“…Kepemilikan Manajerial yaitu besarnya persentase nilai saham yang ada pada pihak manajemen di bagi dengan total saham yang beredar. Pengukuran skala rasio digunakan dalam variabel ini dan kepemilikan manajerial dalam penelitian ini yaitu dengan menghitung persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh total modal saham yang beredar (Agustia, 2013). Kepemilikan manajerial merupakan kondisi dimana manajer sebagai investor dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Karima, 2014).…”

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Kepemilikan Saham Publik Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility

“…Dengan demikian hasil penelitian tidak mendukung teori stakeholder, perusahaan yang sahamnya dimilik oleh publik akan melakukan luas pengungkapan CSR yang lebih besar dari pada perusahaaan yang sahamnya tidak di kuasai oleh publik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Badjuri (2011), Agustia (2013), serta Rahmadhana, dkk (2015) menemukan tidak ada pengaruh antara kepemilikan saham publik pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). E-JA: E JURNAL AKUNTANSI VOL 29 NO 1 OKTOBER 2019 HLMN.…”

Tata Kelola Dan Faktor Lain Yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur

“…Konsep legitimasi menunjukkan adanya kontrak sosial yang secara implisit perusahaan bertanggung jawab pada tuntutan masyakarat. Perusahaan perlu memahami bahwa keberlangsungan perusahaan berkaitan dengan citra perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan tersebut (Agustia 2013). Aktivitas dan keberadaan perusahaan harus terlegitimasi dalam mata masyarakat (Yuliana et al 2008).…”

“…Pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 74 yang menyatakan bahwa Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Agustia 2013). serta mengungkapkannya baik dalam laporan keuangan maupun laporan terpisah.…”