Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Atas Jasa Keuangan Digital Di Indonesia

Abstract

The revolution from industry 4.0 has created a new finding in the financial sector, namely digital finance. The unclear legal rules governing business competition in the digital financial services industry can lead to cartel actions in conducting business competition. The method used in writing this article is normative legal research on the phenomenon of the development of the digital financial era in Indonesia. This study aims to analyze the legal regulation of business competition for digital financial services and fair business competition in the digital financial services industry. The regulation of digital financial services in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 concerning the Application of Financial Technology, and is also regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 13 /POJK.02/2018 regarding digital financial innovation, it also includes consumer protection for digital financial service users. However, to guarantee legal certainty for the community or consumers, it must be regulated in the form of a law.

Analisis Pertanggungjawaban Perusahaan Pinjam-Meminjam Online Terhadap Penunjukan Perusahaan Penagihan yang Menimbulkan Kerugian Bagi Debitur Pinjaman Online

“…Dalam mekanisme kredit macet yang terjadi dalam pinjaman online, ada beberapa penyelesaian masalah apabila terjadi pinjaman online yang kredit macet yang telah dikeluarkan oleh Pihak Asosiasi Fintech Indonesia yang telah ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi yang menyelenggarakan inovasi keuangan digital pada Juli Tahun 2018 berdasarkan pada POJK No. 13 Tahun 2018, bahwa Pihak Asosiasi Fintech Indonesia telah mengeluarkan pedoman perilaku penyelenggara layanan pinjammeminjam berbasis teknologi informasi secara bertanggungjawab dan telah diatur juga mengenai penyelesaian pinjaman kredit macet yang diatur dalam Bab III pada Pokokpokok pengaturan, secara umum yang mengatur apabila terjadi kredit macet seperti, Setiap penyelenggara pinjaman online wajib memiliki prosedur penanganan pinjaman yang kredit macet yaitu perihal pemberian surat peringatan, persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman, menghubungi penerima pinjaman secara jarak jauh (desk collection) yaitu melalui via telepon, email atau bentuk percakapan jarak jauh lainnya, perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan dan atau penghapusan pinjaman (Fahmi et al, 2022). Prosedur ini wajib untuk memperhatikan kepentingan dari pengguna pinjaman online yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.…”