Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara

Santoso, Topo

doi:10.21143/jhp.vol34.no2.1436

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Sedangkan pada ranah budaya hukum, pihak-pihak berkepentingan, terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk "mengakali" aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari tuntutan hukum. Masyarakat politik bukannya membangun kesadaran akan perlunya mengikuti pemilu sesuai aturan-aturan yang ada, melainkan justru membangun sikap culas atas aturan yang ada (Santoso, 2017).…”

Section: Problem Penegakan Hukum Pidana Pemiluunclassified

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Bambang¹,

Setyadji

Darmawan

2021

jist

View full text Add to dashboard Cite

Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Kewenangan Sentra Gakkumdu agar nantinya dalam Penegakan Hukumnya bisa berjalan dengan baik. Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah harus mengetahui karateristik tindak pidana pada pemilihan umum dan bagaimana kewenangan Sentra Penagakan Hukum Terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan hukum, asas-asas hukum dan juga teori/doktrin hukum. penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konseptual yang berkait dengan konsep karakteristik tindak pidana pemilihan umum dan kewenangan lembaga sentra gakkumdu dalam menegakkan hukum pada pelanggaran pemilihan umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah karakteristik tindak pidana pemilihan umum adalah perbuatan yang melawan hukum pada masa Tahapan Pemilu sesuai dengan undang- undang nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 6 tahun 2020, ciri-ciri pemidanaan nya adalah Pelaku yang dapat terjerat Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan juga Masyarakat Umum yang berkaitan dengan Pemilu.Tujuannya terdapat pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana Pemilu, dan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan sehingga mengandung unsur pencelaan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.Kewenangan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Setra Gakkumdu dengan Kewenangan yang bersifat Non Atributif (non orisinil).

show abstract

Section: Problem Penegakan Hukum Pidana Pemiluunclassified

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Bambang¹,

Setyadji

Darmawan

2021

jist

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hasil ini sesuai dengan penelitian (Santoso, 2017). Yang menyebutkan bahwa di dalam organisasi, keberadaan manusia memiliki posisi yang sangat vital.…”

Section: Gambar 5 Hasil Spss Uji T Parsialunclassified

“…Penelitian (Lestari et al, 2014), menyimpulkan bahwa perubahan anggaran berdampak positif terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah. (Yulianti, 2019) mengemukakan bahwa perubahan anggaran berdampak negatif terhadap penyerapan anggaran instansi pemerintah pusat (Santoso, 2017). Bertentangan dengan pandangan (Rifai & Inapty, 2016) yang menemukan bahwa sumber daya manusia, regulasi, dan perencanaan tidak akan mempengaruhi terlambatnya penyerapan anggaran.…”

unclassified

Analisis Serapan Anggaran pada Instansi Badan Layanan Umum

Pramudya¹

2021

jist

View full text Add to dashboard Cite

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran pada instansi pemerintah khususnya Badan Layanan Umum. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuesioner yang diisi oleh individu yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan dan pencairan anggaran. Penelitian ini mengkaji tiga faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran di instansi BLU dan BLUD. Faktor-faktor tersebut antara lain perubahan anggaran, kualitas sumber daya manusia, dan tekanan eksternal. Setelah diidentifikasi menggunakan teknik analisis data, dari 63 responden didapatkan hasil bahwa secara parsial hanya kualitas SDM yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan secara simultan ketiganya berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

show abstract

“…kepentingan hukum 22. Setidaknya, terdapat tiga kepentingan hukum yang berusaha dilindungi oleh hukum pidana, kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan 23.…”

unclassified

Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Oktobrian

2022

JKPH

View full text Add to dashboard Cite

The stages of determining election results have important characteristics; because it determines the party who wins the election and, at the same time, proves the legality and legitimacy of holding the election. Nevertheless, there are various problems regarding the formulation of policies in criminal acts related to the determination of election results. This research on the formulation of criminal acts associated with election results is normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This legal research aims to discuss the formulation of the crime of 'late setting election results' and 'not determining election results; while at the same time reviewing future projections by formulating an ideal formulation regarding the formulation of the criminal act of determining election results. The results of the study state that the formulation of criminalization policies in illegal acts related to the determination of election results is regulated to meet various legal problems, including the dimensions of action, the dimensions of criminal responsibility, and the dimensions of criminal sanctions. Then, by taking references from Canada and Kenya, the projections of the formulation are prepared by specifying two objects of action, namely the act of not determining the election results and the act of being late in determining the election results as a crime. Completing the formulation was followed by a complete determination of the subject of a criminal offense accompanied by intentional errors and the formulation of flexibility-based sanctions oriented to avoiding sentencing disparities. KEYWORDS: Criminalization, Criminal Act, Determination of General Election Result

show abstract

Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara

Cited by 3 publications

References 0 publications

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Analisis Serapan Anggaran pada Instansi Badan Layanan Umum

Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Contact Info

Product

Resources

About