Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Abstract

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui dan menganalisis Prosedur Pengawasan Dana Desa Menurut Perundang-Undangan dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pejabat yang berwenang Sehingga tidak terjadi pertentangan peraturan perundangan-undangan dan pelaksanaannya. Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari pejabat yang berwenang dalam pengawasan dana desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-perundangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (penelitian kepustakaan) dan studi pustaka. Dengan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskritif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengawasan dana desa dalam penggunaan alokasi dana desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah Kabupaten yang dimulai dari pemberdayaan pengawasan internal di desa oleh Badan Permusyarwatan Desa, Camat, Sekretariat Daerah bidang Pemerntahan Desa, Dinas Pendapatan, Kekayaan dan Aset Daerah serta Inspektorat Kabupaten dilakukan melalui pengawasan melekat yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban, pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa dimulai secara mekanisme dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta diakhiri dengan pertanggungjawaban penggunaannya.Dari hasil penelitian dapat disarankan Agar mekanisme pertangungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berjalan dengan baik maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah) maupun Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan pengawasannya supaya tidak saling tumpang tindih sehingga pelaksanaan pada tingkat pemerintahan desa lebih jelas dan menghindari adanya penyimpangan dalam hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Implementation of the Village Financial Supervision Program at Cianjur District

“…Examination or Audit of the performance of village financial and asset management is intended to identify aspects of the internal control system (SPI), test important transactions, identify village financial planning and budgeting, administration of village revenues and expenditures, recording and utilization of village assets [10]. The Cianjur District Inspectorate in the 2016-2022 period has carried out an examination of the performance of village asset financial management as outlined in the supervision policy through the Annual Supervisory Work Program set by the Regional Head/Regent.…”

“…The function of the District/City Inspectorate in supervising village and village financial management is clearly stated in Government Regulation Number 12 of 2017 article 19 [9] and Ministry of Home Affairs Regulation Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. Supervision of financial management is carried out in stages starting from the central government level through APIP ministries, provinces, regencies/cities, sub-districts to the BPD level as well as the government's constitutional system [10].…”

Effect of Regulation, Supervision, Village Head and Village Facilitator on The Performance of Village-Fund Management in Bogor Regency

“…Untuk memudahkan proses penyusunan kuesioner bagi responden perlu didefinisikan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagaimana Tabel 2. (Yarni, et al .,2019).…”