Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting di Kabupaten Banyuwangi

Abstract

This study aims to determine village financial management in Srono Sub District of Banyuwangi District by using e-Village Budgeting system and the effectiveness of using that system. This study uses primary data was collected from respondent's answers on interview was conducted with the parties concerned on village financial management in Srono Sub District of Banyuwangi District. Methods of data analysis is using descriptive with qualitative approaches and triangulation as a test of data validity. The results showed that village financial management by e-Village Budgeting consists of the process of planning, administration, and accountability of APBDesa. By using e-Village Budgeting village financial management becomes more effective and efficient.Keywords : e-Village Budgeting, Management and Village Financial Pendahuluan Sunarsip (2001) menyatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance.Salah satu strategi untuk mewujudkan good and clean government adalah dengan menerapkan electronic government yang merupakan suatu inovasi dari sektor publik. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Di Indonesia pelaksaan penggunaan teknologi informasi pada pemerintahan dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan egovernment Indonesia. Melalui pengembangan egovernment, dilakukan penataan sistem pengelolaan serta proses kerja di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegerasi.Salah satu hasil pengembangan dari e-government adalah eVillage Budgeting. Sistem electronic Village Budgeting (eVB) Banyuwangi merupakan salah satu contoh inovasi menuju transparansi penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa. Sistem penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa yang akan mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.. Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki tujuan dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kebijakan in...

Penggunaan Aplikasi E-Village Budgeting Dalam Mengurangi Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyuwangi

“…Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan secara online melalui sistem EVB dilakukan melalui beberapa tahapan yakni yang pertama tahap perencanaan dan kedua tahap pencairan APBDes (Mutamimmah et al, 2018). Oktavia et al, (2019) menjelaskan bahwa kemudahan yang diperoleh dalam melakukan pengelolaan keuangan melalui sistem aplikasi E-Village Budgeting.…”

“…Dengan sistem terintegrasi yang meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui EVB, pemangku kepentingan dapat memantau penggunaan dana APBDesa. Melacak perkembangan kegiatan terkait APBDesa (Mutamimmah et al, 2018).…”

“…Pembuatan aplikasi E-Village Budgeting yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten banyuwangi merupakan terobosan dalam penggunaan TIK pada level kecamatan dan desa. Sejak tahun 2015, secara khusus aplikasi ini menerapkan penganggaran secara online yang menjangkau di 189 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi (Mutamimmah et al, 2018).…”