PENGELOLAAN POTENSI SUMBERDAYA KELAUTAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NELAYAN (Studi Kasus Community-Based Management Wilayah Pesisir di Kabupaten Tuban)

Abstract

A. LATAR BELAKANGSebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai kurang lebih 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas karang lebih dari 3,1 juta km 2 . Wilayah pesisir yang merupakan sumber daya potensial di Indonesia adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Sumber daya ini sangat besar yang didukung oleh adanya garis pantai sepanjang itu (Dahuri et al. 2001). Garis pantai yang panjang ini menyimpan potensi kekayaan sumber alam yang besar. Potensi itu diantaranya potensi hayati dan non hayati. Potensi hayati misalnya: perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang, sedangkan potensi non-hayati misalnya, mineral dan bahan tambang serta pariwisata.Permasalahan utama yang sering terkait dengan pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir adalah lemahnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pengembangan kelautan dan wilayah pesisir. Munculnya masalah tersebut disebabkan lemahnya sistem dan tata cara koordinasi antar stakeholder karena belum didukung dengan adanya sistem hukum yang mengatur kegiatan tersebut. Selain itu, lemahnya koalitas sumberdaya manusia mempengaruhi proses partisipatif menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sering berdampak pada munculnya ketidaksepahaman dan konflik penggunaan ruang antar stakeholder dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sumberdaya alam yang berada disekitar wilayah pesisir dan laut Sejak era reformasi, pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan mulai mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Perhatian ini dituangkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola pesisir dan lautnya sejauh 12 mil untuk propinsi dan 4 mil untuk kabupaten. Peraturan ini memberikan peluang besar bagi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dan juga memberikan peluang

Peran Kearifan Lokal Suku Bajau di Desa Torosiaje – Gorontalo dalam Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayahm Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis

“…Pengelolaan berbasis masyarakat atau Community-Based Management (CBM) atau juga co-management menurut Nikijuluw dalam (Khusaini, 2008), merupakan salah satu pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang meletakkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka juga memiliki akar budaya yang kuat.…”

“…Carter (1996) juga, memberikan definisi sebagai: "A strategy for achieving a people-centered development where the focus of decision making with regard to the sustainable use of natural resources in an area lies with the people in the Emi Setyaningsih, Moh. Fadli, Adi Kusumaningrum, Mifdal Zusron Alfaqi, Manahan Budiarto Pandjaitan --Peran Kearifan Lokal Suku Bajau di Desa Torosiaje -Gorontalo dalam Menghadapi Ancaman Bencana Ekologis dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Lingkungan Wilayah communities of that area" atau "Suatu strategi untuk mencapai pembangunan yang berpusat pada manusia, dimana pusat pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan di suatu daerah berada ditangan organisasi-organisasi dalam masyarakat di daerah tersebut" (Khusaini, 2008).…”

“…Dengan demikian pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat adalah pendekatan pengelolaan yang melibatkan kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah dalam bentuk pengelolaan secara bersama dimana masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam perencanaan sampai pada pelaksanaannya (Khusaini, 2008). Gambaran kawasan pertahanan yang dimiliki oleh masyarakat Torosiaje bergantung pada kondisi geografis yang berupa laut, sehingga ketika terjadi kerentanan yang diakibatkan pola pengelolaanya maka akan berdampak pada ketahanan lingkungan itu sendiri.…”

Analisis faktor eksternal yang dipertimbangkan masyarakat muslim pesisir Tuban untuk mengunakan layanan Bank Thithil

“…Kehidupan sebagai nelayan nyatanya tidak dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan. Penelitian Shofwan, et al (2008) menunjukkan dari 5 kecamatan yang menjadi basis perikanan tangkap di Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pendapatan sebagian besar masyarakat pesisir masih di bawah garis kemiskinan. Kondisi inilah yang menjadikan lembaga keuangan menjamur untuk menawarkan pinjaman dana kepada masyarakat pesisir.…”

Sustainable livelihood of fishermen: a case study in the city of Semarang, Indonesia

“…According to Shofwan,(2008), development policies in the coastal and ocean sectors as strategic policies are expected to bring prosperity to the people, develop the dignity of coastal communities and be able to align themselves with other communities. Policies are built based on participatory principles and are directed so that the people are the biggest beneficiaries.…”