Pengelolaan Sumberdaya Hutan Di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat

Abstract

Bogor (IPB) RINGKASAN Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan argumen tentang relasi kelembagaan adat dan kelestarian sumber daya hutan. Oleh karena itu penelitian tentang kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan masih menjadi kajian penting untuk dilakukan di berbagai daerah karena setiap daerah memiliki corak tersendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kelembagaan adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Kasus yang dipilih adalah masyarakat Sungai Deras dan Masyarakat Lekuk 50 Tumbi. Pengambilan data dengan cara wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, pengukuran tegakan hutan. Data dianalisis menggunakan konsep kelembagaan, analisis efektivitas kelembagaan dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk kategorisasi hutan pada masing-masing kasus. Kategorisasi hutan pada masyarakat Sungai Deras yaitu Bukit Tinggai, Bukit Kemunaing, dan Bukit Kemenyan. Pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi yaitu Imbo Adat, Imbo Dusen, Imbo Peladangan. Kategorisasi tersebut membantu mengendalikan prilaku masyarakat dalam mengelola hutan dan berimplikasi baik terhadap performa hutannya. Performa hutan ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan volume pohon pada hutan simpanan dan larangan. Performa hutan Bukit Kemenyan dan imbo peladangan lebih rendah, tetapi fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat masih tetap terjaga. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi adat yang jelas dalam penegakkan aturan Kata kunci: efektivitas kelembagaan, kelembagaan adat, performansi hutan PERNYATAAN KUNCI ® Masyarakat adat adalah suatu kesatuan sosial setempat yang kehidupan sehari-harinya masih banyak diatur oleh aturan adat, sebagai sumber keteraturan utama dalam kehidupan bermasyarakat. ® Parameter kelembagaan adat dalam penelitian ini adalah nilai-nilai, norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat adat di lokasi

Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Adat di Desa Long Alango Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

“…Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pratiwi (2019), menyebutkan bahwa masyarakat masih patuh terhadap aturan dan takut terhadap sanski yang ada, maka dari itu masyarakat mengedepankan kepentingan ekologi yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam memandang hutan adat dibandingkan kepentingan ekonomi. Menurut Oktoyoki (2016), kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi adatyang jelas dalam penegakkan aturan adat.…”

Performansi Kelompok Tani Hutan (Kth) Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: Dimensi Kelola Kelembagaan, Kawasan, Dan Usaha

“…Penjelasan di atas menuntut untuk dilakukan penilaian performansi KTH Tunas Maju tersebut agar dapat dianalisis posisi kinerjanya pada saat ini. Sesuai dengan yang diungkapkan (Oktoyoki and Suharjito, 2016), kelembagaan menjadi penentu dalam keberhasilan pengelolaan hutan. KTH yang kuat akan melahirkan kelestarian ekologi dan ekonomi bagi petani hutan, dan sebaliknya.…”

Peran Pemerintah dalam Masalah Tenure dan Land Management untuk Pengembangan Hutan Rakyat

“…Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) hadir untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan membuka akses dan ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan (Oktoyoki and Suharjito, 2016)…”