Pengelompokan Tingkat Implementasi E-Government pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelompokan/pengklasteran implementasi eGovernment pada tingkat LPNK di Indonesia berdasarkan kesamaan karateristik yang dimiliki dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode K-Means Cluster Analysis terhadap 24 LPNK di Indonesia yang berpartisipasi dalam PeGI pada tahun 2014, berdasarkan kesamaan karateristik yang dimiliki dari kelima dimensi tersebut. Hasilnya menunjukkan, bahwa (i) Kelima klaster yang terbentuk dari 24 LPNK memiliki perbedaan yang signifikan antara klaster 1 dengan klaster 2, dan setiap dimensinya juga memiliki perbedaan yang signifikan terhadap klaster yang terbentuk; (ii) klaster 1 beranggotakan enam LPNK dan klaster 2 beranggotakan 18 LPNK; dan (iii) LPNK pada klaster 1 perlu melakukan tindakan perbaikan dalam keseluruhan dimensi untuk mempercepat implementasi e-Government, sedangkan LPNK pada klaster 2 diharapkan mengacu dan mengadopsi tindakan perbaikan yang dilakukan pada klaster 1.

Implementasi Kebijakan E-Government melalui Aplikasi SIMLONTAR-REK di Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

“…Seluruh instansi pemerintah di Indonesia harus melaksanakan kebijakan e-government atau SPBE dimana hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam pembaharuan di bidang pemerintahan. Menurut Bank Dunia (2002) dalam (Prihanto, 2012) e-government dapat diartikan sebagai penggunaan teknologi informasi, internet, dan komunikasi bergerak oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya. Dalam prakteknya e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Watiyah, 2013).…”

“…Dalam prakteknya e-government adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan cara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat (Watiyah, 2013). E-government memiliki banyak keuntungan dalam proses pelaksanaannya seperti peningkatan efeisiensi, kenyamanan, serta aksebilitas yang lebih baik dari pelayanan publik sekaligus memberikan keterpaduan antar instansi dalam pelaksanaaan e-government serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, pendistribusian, informasi dalam pelayanan publik, Yalia Mulyono (2011) dalam (Prihanto, 2012).…”