Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Abstract

Pre-Project Selling merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh para pihak terhadap jual beli properti sebelum proyek dibangun dan yang dijual baru berupa gambar atau konsep. Alasan pengembang melakukan praktik Pre-Project Selling ini dalah untuk mengetahui respon pasar atas produk properti yang akan dibangun. Sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dinyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah adanya objek perjanjian yang jelas. Praktik Pre-Project Selling merupakan perjanjian khusus. Hal ini disebabkan karena objek perjanjian merupakan gambar atau konsep dari pengembang. Maraknya Pre-Project Selling ini tentu menghadirkan beberapa problematika. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh Pengembang. Dalam penelitian ini akan membahas Pengendalian Pre-Project Selling Melalui Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan. Penelitian normatif ini juga berfungsi untuk memberikan argumentasi secara yuridis terhadap terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dengan demikian penelitian ini dirasa sangat penting sebagai bahan masukan kebijakan agar memeberikan nilai keadilan bagi masyarakat.

Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan

“…Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia merupakan landasan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bersama dengan peraturan terkait lainnya, menyediakan kerangka kerja untuk menangani isu-isu seperti keamanan produk, praktik perdagangan yang adil, dan penyelesaian sengketa (Apriani & Syafrinaldi, 2022;Krisharyanto & Setyowati, 2019;Yuliana, 2022). Pemeriksaan kritis terhadap undang-undang ini akan dilakukan untuk memastikan penerapan dan keefektifannya dalam konteks teknologi AI yang berkembang pesat (Janitra et al, 2021;Kristiyanti, 2022).…”

Pengaruh Rasio Keuangan, Ketersediaan Modal, dan Kebijakan Pemasaran terhadap Pertumbuhan Usaha Kecil

“…Dalam mengembangkan usaha kecil, perlu juga diperhatikan perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat (Apriani & Syafrinaldi, 2022) (Krisharyanto & Setyowati, 2019;Kristiyanti, 2022;Rachmadi Usman, 2022;USMAN, 2021). Undang-undang perlindungan konsumen dan hukum persaingan usaha di Indonesia perlu diterapkan secara tepat dan adil untuk melindungi konsumen dan mencegah persaingan usaha tidak sehat4.…”

Hukum Perlindungan Konsumen di Era E-Commerce: Menavigasi Tantangan Perlindungan Konsumen dalam Lingkungan Perdagangan Digital

“…Penelitian menggarisbawahi pentingnya mekanisme perlindungan konsumen yang efektif dalam mempromosikan kepercayaan dan inklusivitas dalam pasar digital. Inisiatif seperti "Peta Jalan E-commerce 2019-2021" oleh pemerintah Indonesia menunjukkan pengakuan atas pentingnya perlindungan konsumen dalam mendorong pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan (Apriani & Syafrinaldi, 2022;Krisharyanto & Setyowati, 2019;Kristiyanti, 2022;Yuliana, 2022).…”