Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Abstract

Pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” penguasaan negara yang ada dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut hanya mengatur pada bumi, air dan yang terkandung di dalamnya. Padahal saat ini keberadaan ruang angkasa berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, salah satunya pemanfaatan GSO (geo stationary orbit) yang merupakan sumber daya alam terbatas. Sehingga hal tersebut menimbulkan masalah baru khususnya bagi Indonesia sebagai negara khatulistiwa yang mana penempatan GSO berada di atasnya. Masalah tersebut adalah bagaimana internalisasi terkait konsep penguasaan negara menurut Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa, serta bagaimana regulasi-regulasi yang mengatur terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ruang angkasa apakah sudah sesuai dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa keberadaan ruang angkasa memiliki peranan penting bagi setiap negara, khususnya keberadaan GSO sebagai sumber daya alam terbatas, keberadan GSO hanya ada di atas khatulistiwa dan Indonesia salah satu negara yang dilalui garis khatulistiwa. Beragam konvensi internasional yang telah disahkan ke dalam peraturan di Indonesia maupun regulasi yang ada di Indonesia berkenaan dengan pemanfaatan ruang angkasa sampai saat ini belum memberikan manfaat dan pengaturan yang komprehensif terkait memanfaatkan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah ruang angkasa tersebut, sehingga menjadi suatu keharusan bagi Indonesia sebagai negara yang berdaulat untuk memberikan jaminan secara konstitusional bagi keberadaan sumber daya alam yang ada dalam wilayah ruang angkasa untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.After the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph (3) that stated "The land, the water and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people" the state authorities in Article 33 paragraph (3) only regulates earth, water and and the natural resources within. Whereas today, the existence of the outer space is closely associated with the lives of many people, as such, the utilization of GSO (Geostationary Orbit) which is a limited natural resource. So that it rises new issues, especially for Indonesia as an equatorial country where the placement of GSOs is above it. The problem is how to internalization the utilization of natural resources in outer space (related to the concept of state authorities according to Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia), and how the regulation that regulates the utilitazion of natural resources in outer space are appropriately used to the greatest benefit of the people. This study aims to answer these two issuess by investigating normatively or library research. This law research conducted by analyzing secondary data from primary, secondary and tertiary materials. In this qualitative analysis research, the secondary data from primary, secondary and tertiary materials connected to each other and interpreted in order to find answers to solve the research issues. The results of this study provide an overview about the existence of outer space which has an important role for every country, especially the existence of the GSO as a limited natural resource. GSO only exists above the equator and Indonesia is one of the countries which is passed by the equator. International conventions that have been ratified into Indonesian regulations and regulations in Indonesia relating to the utilization of outer space have not provided a comprehensive benefits and regulations related to utilizing natural resources contained in these outer space areas, so that it becomes a necessity for Indonesia as a sovereign country to provide constitutional guarantees for the existence of natural resources that exist in the outer space to be used as much as possible for the prosperity of the people.

The Principle of People's Authoritative Manifestation in Mining Management: An Inclusive Legal Perspective

“…The sovereignty of the people as a philosophical value in mining management is a constitutional mandate, as stated in Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. 16 The a quo article philosophically mandates the existence of an element of people's prosperity as the highest goal in mining activities. It does not stop there; the editorial of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia also mandates "to the maximum extent possible" for the prosperity of the people where the term "as much as possible" is an oriented term that for the state mining management must be optimized for the people.…”

Rekonstruksi Konstitusi Terkait Konsep Wilayah Yang Utuh Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

“…Jika diketahui bahwa dari tiga wilayah tersebut telah memiliki pengaturan secara hukum internasional, dalam konvensi montevideo tahun 1933 wilayah merupakan salah satu unsur keberadaan suatu negara yang notabene sebagai subjek hukum internasional dan wilayah yang dimaksud adalah wilayah daratan. Sementara ketentuan laut di atur dalam deklarasi djuanda (Farhani, 2019) diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. 1960 dengan ketentuan hukum bahwa seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah suatu kesatuan dimana dasar laut, lapisan tanah dibawahnya, udara diatasnya seta seluruh kekayaan alamnya berada dibawah kedaulatan Indonesia.…”

“…Dalam undang-undang tentang wilayah negara serta aturan lainnya yang dimaksud darat, laut, serta udara, namun tidak secara jelas dan rinci apakah udara tersebut mencakup di atasnya atau hanya udara dengan batas ketinggian tertentu (Farhani, 2019). Begitupun dengan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dalam pasal 1 dalam undangundang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud ruang adalah "wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya."…”

Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution

“…The state does not need to be "claimed" by the state, implying that it tends to be possessed by private or unfamiliar organizations However, it very well may be acknowledged regarding the spirit of Article 33 of the Indonesian Constitution. It implies that the public authority is truly in charge, so section (3) Article 33 of the 1945 constitution was carried out [16].…”