Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)

Abstract

Land acquisation by the community of adat law tends to leave out. This condition caused by the government policy before which has no attention to the development of land acquisition of the adat community. According that policy, all Key words: Land acquisation, right of adat community, adat law AbstrakPada saat ini, penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Berdasarkan kebijakan tersebut, tanah dikuasai oleh Negara, khususnya ketika mucul isu yang berhubungan dengan kepentingan Negara dan bisnis. Dalam perkembangannya, reformasi telah mengubah sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan penguasaan tanah, dimana kedudukan masyarakat hukum adat dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi Negara. Kedudukan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui, selama tidak bertentangan dengan kepeentingan umum. Pencarian atas keberadaan masyarakat hukum adat dan hak penguasaan tanah menunjukan bahwa penguasaan, mekanisme, dan wilayah masyarakat hukum adat masih ada dan memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dan yang lainya. Sehingga Negara dan pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi Negara dan.Kata kunci: Penguasaan tanah, hak masyarakat adat, hukum Adat PendahuluanBangsa Indonesia sebagai negara kesatuan menempatkan tanah pada kedudukan yang penting, karena merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris. Selama pemerintahan Kolonial Belanda, tanah milik masyarakat Indonesia dirampas dan digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Kekuatan politik dan hukum pertahanan yang tidak berkeadilan, dimunculkan demi kemakmuran bangsa Belanda dan bahkan cenderung mengarah pada kapitalisme pertahanan.Guna melakukan perubahan hukum agar memberikan penghidupan dan keadilan agraria bagi masyarakat, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan TAP MPR No.IX/MPR/ 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, sebagai landasan kebijakan pertanahan nasional (national land policy), termasuk pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan tanah, walaupun sampai saat ini masih banyak kalangan

The Dynamics of Social Conflict Over Agricultural Land in Kerinci, Jambi

“…According to (Ambarasti, 2016) the community's need for land is a source of Muharrik: Jurnal Dakwah dan Sosial - Vol.4, No.02, (2021), pp.187-199, DOI: 10.37680/muharrik.v4i02.992 191 livelihood that can improve welfare. The same thing was also conveyed (Alting, 2011) as a source of life to increase prosperity and welfare. Then (Lah, 2014) also wrote to indigenous peoples that land is the breath of life, thus land has a significant meaning in social life.…”

The Role of the AMAN in Strengthening Citizenship Competencies of Indigenous People Regarding to Customary Land Rights

“…Furthermore, Muchsin (in Alting, 2011) argues that ulayat rights are those owned by certain indigenous peoples to an area, used as the living area of the community to obtain the results and benefits of natural wealth, including land in the area for the continuation of life and life [12]. The ulayat rights of indigenous peoples are meant to be various powers and provisions in indigenous peoples, which relate to lands that are managed around their living areas [13].…”

Pola Penerapan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Wilayah Pembangunan III Grime Kabupaten Jayapura-Papua

“…Ganti kerugian itu dapat berupa uang, tanah pengganti (ruilslag), pemukiman kembali (relokasi) atau pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Pemerintah penting memperhatikan dan memberikan perlindungan bagi penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat karena merupakan salah satu contoh dari kearifan lokal bangsa karena pada hakikatnya masyarakat hukum adat di Indonesia masih memiliki adat dan kebiasaan yang merupakan corak kehidupan masyarakat Indonesia (Alting, 2011).…”