Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah

Abstract

In 2018, PTSL implementations at Padang have an obstacles specifically in Limau Manis Village. This obstacle caused by the people rejection. Therefore, Padang city land office must have a strategy to reduce the obstacles. The purpose of this study is to find: 1) the causes of people rejection of PTSL, and 2) the strategy from Padang city land office in order to do the communal land registration with PTSL. The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants were chosen by purposive sampling, they were structural officials at Padang city land office and the head of inheritance (MKW). The results of this study is: 1) the traditional leader of KAN Limau Manis is currently trying to maintain the continuity of the communal land, but PTSL program is considered to actually support the privatization so that caused rejection of the PTSL implementation, and 2) the main strategy to solve the problem in the registration of communal land is to make common perceptions about the registration of communal land along with the ganggam bauntuak above it, between the traditional leader, indigenous peoples, and Padang city land office.Keywords: communal land, kaum, PTSL, west sumatra. Intisari: Pada tahun 2018, PTSL di Kota Padang menemui hambatan di Kelurahan Limau Manis. Hambatan ini diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) penyebab penolakan masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan 2) strategi Kantor Pertanahan Kota Padang dalam melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL. Penelitian ini merupakan Penelitian Kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Interaksi Simbolik. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala Waris (MKW). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) pimpinan adat di KAN Limau Manis saat ini sedang berusaha mempertahankan keberlangsungan tanah ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi yang sedang terjadi sehingga menimbulkan penolakan terhadap pelaksanaan PTSL, dan 2) strategi utama untuk menyelesaiakan permasalahan dalam pendaftaran tanah ulayat kaum ialah dengan melakukan penyamaan persepsi antara pimpinan adat, masyarakat adat, dan Kantah Kota Padang terkait pendaftaran tanah ulayat kaum beserta ganggam bauntuak yang ada di atasnya.Kata Kunci: tanah ulayat, kaum, PTSL, sumatera barat.

The Patterns of Ownership and the Registration of Customary Land in Manggarai Regency, Indonesia

“…For example, the registration of customary land through PTSL without a release mechanism resulted in the rejection of the village of Amfoang Kupang, and a measurement of 400 plots of land had to be canceled because there was no release letter from the customary leader. The rejection also occurred in Limau Manis, West Sumatra, which was considered to support the privatization of the ulayat land of the people and would diminish the existence of customary law communities themselves (Nugraha et al, 2020). In the PTSL regulations, there is no requirement to attach a release letter from the traditional leader, only to emphasize that for plots of land for which there is no evidence of ownership, attach a physical certificate for 20 (twenty) years, continuously including its predecessors.…”

Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuasin

“…Setidaknya, Pemerintah mempunyai harapan bahwa dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah tersebut akan mampu mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan pertanahan sejak dini sembari memberikan jaminan keamanan serta prasyarat modal usaha (Kurniawan et al, 2020;Kurniawan et al, 2018), bahkan mampu menciptakan kedaulatan pangan (Pujiriyani, 2022). Namun demikian, terdapat daerah yang masih berkutat pada persoalan seperti kurangnya partisipasi masyarakat (Nugraha et al, 2020;Lestari et al, 2020), sistem adat tanah ulayat (Chandra, 2022;Ihsan & Salim, 2022), dan sulit terpenuhinya dasar pembuktian hak (Prayogo et al, 2019). Berdasarkan permasalahan tersebut, berbagai upaya pun telah berhasil dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan PTSL berbasis partisipasi masyarakat (Nurcahyo et al, 2019;Mambrasar et al, 2020), penyederhanaan regulasi (Mujiburohman, 2018), hingga penyederhanaan dan pengelompokan permasalahan pertanahan menjadi 4 (empat) kluster.…”

Legal Study of Dzurri Waqf and its Implementation towards Strengthening High Heritage Assets in Minangkabau, West Sumatra, Indonesia

“…Customary land is passed down from generation to generation by the ancestors of the former Minangkabau people (Putri, 2019). Nonetheless, the rights to the inheritance of high land can also be issued with the joint ownership of all clan members because it is joint property, and cannot be certified without agreement within the clan (Nugraha et al, 2020). However, there is concern that the inherited land can be certified because there is the term ganggam bauntuak for possession of the high inheritance.…”

“…However, there is concern that the inherited land can be certified because there is the term ganggam bauntuak for possession of the high inheritance. Ganggam bauntuak is similar to a permanent usufructuary right for a person because it is located on a high heritage land, which is jointly owned by the community (Nugraha et al, 2020). If a plot of land has been assigned based on the principle of ganggam bauntuak, it belongs to the holder and it can then be passed down to their descendants.…”

“…However, if a plot of "ganggam bauntuak" land is certified, the next risk is that the plot of land can be sold by the right holder. Control of ganggam bauntuak is given so that clan members do not dispute over plots of land (Nugraha et al, 2020). The shift in the meaning of ganggam bauntuak ownership is a serious problem because if it happens continuously, the high heritage land will face extinction.…”