Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Sinaga, Niru Anita

doi:10.31599/sasana.v6i2.385

Cited by 14 publications

(13 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…7 Tahun 1994 serta diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang menunjukkan bahwa pokok pikiran dari Undang-Undang Rahasia Dagang di Indonesia telah sejalan dengan pemikiran TRIP's sebagai bagian dari perjanjian dalam WTO (Gerungan, 2016) (Sinaga, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan

Aulia,

Amirulloh,

Sudaryat

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Rahasia Dagang atau bisnisnya sangat rentan mengalami risiko terjadinya pembocoran atau pencurian terhadap antara lain resep makanan maupun minuman sebagaimana yang telah disepakati untuk tidak boleh dibocorkan. Dari uraian ini sebagai latar belakang masalah diidentifikasi masalah untuk dijadikan kajian secara yuridis yakni terkait perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukumnya ditinjau menurut Menurut Undang Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Penelitian ini meneliti atau membahas perlindungan dan tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba (franchise). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Mengingat pentingnya perlindungan Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan Rahasia Dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Selanjutnya dalam penelitian ini juga untuk mengkaji tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Rahasia Dagang dalam usaha waralaba. Hasil penelitian atau kajian ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang dalam usaha di bidang makanan dan minuman mendapatkan perlindungan yang resepnya tidak boleh diketahui oleh umum tanpa adanya perjanjian lisensi didalamnya. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dalam Upaya penegakan hukum dan atau sanksi hukum bagi pihak yang telah membocorkan Rahasia Dagang adalah dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang serta Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan

Aulia,

Amirulloh,

Sudaryat

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Padahal berdasarkan hukum itu sendiri haruslah menciptakan suatu kepastian guna mengatur hubungan dan tindak-tanduk manusia itu sendiri. Kepastian ini nantinya akan bermuara pada terciptanya suatu keteraturan dalam hubungan hukum antar manusia itu sendiri (Simbolon & SH, 2022). Hal ini sejalan dengan Teori Tujuan Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Salah satu poin menarik dari aliran utilitarianisme ini adalah ada penitikberatan nilai manfaat pada pelindungan hak seseorang dalam hukum. Aliran ini meletakkan dasar bahwa suatu hukum tidak dibenarkan apabila suatu hukum justru membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang (Shomad & Thalib, 2020). Akan tetapi, menurut hemat penulis, justru hal yang dinormakan dalam Pasal 65 UUHC di sini tidak mencerminkan maksud dari nilai manfaat yang dianut berdasarkan ajaran utilitarianisme tersebut.…”

Section: Gambar 2 Logo Merek "Tzuki"unclassified

Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ahmad Mujahid,

Damian,

Rafianti

2024

comserva

View full text Add to dashboard Cite

Pasal 65 UUHC mengatur bahwa pencatatan hak cipta logo tidak lagi bisa dilakukan apabila logo tersebut telah digunakan sebagai merek, tetapi banyak pencatatan hak cipta logo yang terdaftar sebagai merek berhasil dilakukan. Hal ini menimbulkan ketumpulan penerapan Pasal 65 UUHC. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum penerapan dan eksistensi Pasal 65 UUHC. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bermuara pada benturan prinsip deklaratif hak cipta dengan Pasal 65 UUHC. Di sisi lain, pada dasarnya Pasal 65 UUHC memisahkan pelindungan hak cipta logo dan merek, yang artinya apabila suatu logo telah terdaftar sebagai merek, rezim hukum merek lah yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta logo yang telah terdaftar sebagai merek tidaklah memiliki kekuatan hukum. Untuk memberikan penguatan kepastian hukum, perlu dilakukan upaya memperjelas pengaturan tumpang tindih pelindungan ini dengan menghapus Pasal 65 UUHC, atau justru memperkuat dengan dengan mengubah frasa “digunakan sebagai merek” dengan “didaftarkan sebagai merek”, atau setidaknya dimaknai demikian. Selain itu, diperlukan juga upaya integrasi Pasal 65 UUHC dengan UUMIG, serta optimalisasi peran DJKI dan peningkatan kesadaran masyarakat adanya Pasal 65 UUHC tersebut. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 65 UUHC inkonsisten karena masih banyak pencatatan yang berhasil dilakukan meskipun memenuhi unsur Pasal 65 UUHC.

show abstract

“…Taymiyyah have given views on international trade in accordance with the principles of sharia. They stressed the importance of honesty, fairness, and avoiding practices prohibited in Islam such as usury, gharar (uncertainty), and maisir (gambling) (Sinaga, 2020).…”

Section: Review Of Islamic Economic Lawmentioning

confidence: 99%

Analysis of International Trade Liberalisation In The Perspective of Islamic Economic Law Justice

Royani,

Setiawan

2024

ajosh

View full text Add to dashboard Cite

International trade is a process of exchange based on the voluntary will of each country. The motive is to gain from trade. International trade and Islamic economics are two things that overlap in influencing the economic growth of a country. In the perspective of Islamic economics, these two aspects have an important role in achieving the goal of falah (prosperity) in this world and the hereafter. This research examines the effect of international trade and the shariah economy on economic growth in the perspective of Islamic economics. The analysis is conducted by reviewing the concepts and principles of Islamic economics related to international trade activities and the application of the Shariah economy. The results show that international trade based on Islamic economic principles, such as justice, balance, and benefit, can make a positive contribution to economic growth. Meanwhile, the application of shariah economy that prioritises spiritual values and Islamic business ethics can create a conducive investment climate and encourage sustainable economic growth. Trade is a very important economic activity today, so there are no countries in the world that are not involved in trade, either inter-regional, inter-regional, or inter-country trade. While trade liberalisation or free trade is a condition in which a country conducts trade between countries without any barriers. This research is descriptive qualitative with literature study. Based on the above study, it can be concluded that the perspective of Islamic law related to international trade liberalisation is a liberal economic system that will lead to social inequality and can endanger the stability of economic security in accordance with the Islamic concept based on the principles of justice, honesty, recognition of performance and hard work, humanism, and non-centralisation.

show abstract

Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia

Cited by 14 publications

References 0 publications

Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan

Kajian Yuridis Atas Penegakan Hukum terhadap Mantan Karyawan Waralaba Terkenal yang Membocorkan Resep Rahasia Perusahaan

Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Analysis of International Trade Liberalisation In The Perspective of Islamic Economic Law Justice

Contact Info

Product

Resources

About