Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Sawah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu berusaha menjawab dan menguraikan permasalahan mengenai apa yang dimaksud mengenai sengketa batas tanah sawah dan bagaimana penyelesaian sengketa batas tanah sawah di Desa Sukorejo. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu meneliti masalah berdasarkan fakta-fakta di lapangan kemudian dijadikan bahan dalam penulisan. Adapun ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi, landasan hukum yang mengatur tentang Batas Tanah Sawah dan Penyelesaian Sengketa Tanah di desa Sukorejo. Hasil data yang didapat dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Sukorejo. Dari hasil observasi dan wawancara penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Sukorejo yaitu dilakukan secara musyawarah dengan perangkat desa sebagai mediator dan mendatangkan para pihak yang bersengketa, kemudian dilakukan pengukuran kembali luas tanah oleh perangkat desa dan diluruskan kembali pematang sawah yang tidak sesuai dengan tempatnya dengan menggunakan data fisik berupa Letter C dari Desa Sukorejo. Namun setelah beberapa bulan setelah dilakukan pengukuran kembali, ada pihak yang tetap menggeser batas tanah sawah tersebut. Ada juga masyarakat yang memilih tidak melaporkan permasalahan sengeketa batas tanah sawah ke pihak perangkat desa dikarenakan lamanya proses penyelesaian masalah oleh perangkat desa dan terkadang tidak menemukan hasil serta takut tidak adanya tanggapan dari perangkat desa terkait dengan permasalahan. Kejadian seperti itu masih tetap berlanjut selama belum ada kejelasan mengenai batas tanah sawah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 21 dan Pasal 22.

Penyelesaian Sengketa Tanah Bagi Pemilik Lahan Yang Terdampak Pembangunan Jalan Tol

“…Berdasarkan undang-undang sebelumnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memiliki dasar yang kuat, yaitu rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, dan rencana kerja dari instansi yang memerlukan tanah tersebut. Dalam hal pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol, pengadaan tanah akan diatur dalam Renstra dan Rencana Kerja Instansi yang telah disetujui (Febriansyah & Purwinarto, 2021). Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dilakukan dengan mempertimbangkan rencana dan strategi yang telah disusun oleh pemerintah, sehingga dapat memastikan bahwa pengadaan tanah tersebut benar-benar diperlukan dan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.…”