Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa LopakAur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh kejadian yang sering terjadi dalam masyarakat dimana upaya paksa yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses pemeriksaan pada peradilan pidana modern didasarkan atas “praduga tak bersalah”. Maksudnya, seorang yang telah diduga keras melakukan suatu tindak pidana, secara hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) Mensosialisasikan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP sehubungan dengan Perberlakuan Upaya Paksa untuk mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum; (2) Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-Wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Dari kegiatan PPM ini diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman hukum tentang Hukum Acara Pidana Untuk Mencegah Upaya Paksa Sewenang-wenang Oleh Aparat Penegak Hukum. Jika terjadi maka masyarakat telah mengerti dan memahami langkah-langkah hukum yang harus ditempuh. Kesimpulan: Kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang diukur dari tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang materi kegiatan. Saran: Kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat positif, sehingga kegiatan penyuluhan hukum berkaitan dengan Upaya Paksa ini dapat dilaksanakan secara terus-menerus (berkelanjutan) dengan sasaran yang berbeda.

Counseling to Increase Legal Literacy About Early Marriage in Pocangan Village, Sukowono District, Jember Regency

“…Early marriage cases should be prevented because they have many negative impacts, including obstruction of the education and learning process, high rates of maternal and child mortality and other health problems, difficulty in meeting household needs, emotional stability, conflicts that lead to divorce, marriage. who do not have legal force, the status of the child is unclear (Hasan et al, 2021).…”

Urgensi Pembentukan Hakim Komisaris dalam Pembaharuan Peradilan Pidana Indonesia Berdasar Nilai Keadilan Pancasila

“…Selain dalam bidang penyidikan, bidang-bidang lainnya dalam penegakan hukum seperti penuntutan dan pelaksanaan pidana juga tidak lepas dari aparat penegak hukum yang melakukan perbenturan kepentingan antara kepentingan penegakan hukum dan kepentingan di luar penegakan hukum. Hal ini memungkinan aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan awal demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat justru mengakibatkan kerugian bagi tersangka, keluarga tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Lasmadi et al, 2020).…”