Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan

Abstract

Kebakaran lahan dan hutan (karhutla) membawa kerugian ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang besar pada masyarakat secara luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran aktor kebijakan pada pola jejaring organisasi yang terlibat dalam peneglolaan lahan gambut di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunkan adalah kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan tentang peran aktor kebijakan pada jejaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola hubungan koordinasi formal antar-instansi dalam kerja penanganan dan pengendalian karhutla, dan instansi-instansi pemerintah yang terlibat, status personil Tim Posko Siaga Darurat Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan didaerah yang bersifatex officio sesuai dengan SK Bupati yang diperbarui per tiga (3) bulan. Komunikasi atau pertemuan antar-lintas instansi biasanya bersifat responsif dan menjadi intens terutama tatkala terjadi situasi darurat kebakaran hutan/lahan. Pada konteks jaringan instansi pengendali kebakaran hutan dan lahan koordinasi lebih diartikan sebagai koordinasi operasional, teknis, dan administratif yang bersifat koordinasi formal maupun koordinasi informal. Koordinasi antar organisasi secara formal berdasarkan Surat Keputusan (SK). Sementara koordinasi informal terjalin antar agen dari organisasi-organisasi perangkat daerah yang berbeda karena namun sama-sama terlibat dalam kerja Pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Kata kunci: Aktor kebijakan, implementasi kebijakan, jejaringan kebijakan, kebakaran hutan dan lahan ABSTRACT Land and forest fires brings huge economic, environmental, health, education and transportation losses to society at large. This study aims anlysis the role of policy actors in the pattern of organizational networks involved in peatland management in Rokan Hilir Regency. The data required in this study consists of primary data and secondary data. The unit of analysis in this research is people who are considered to have knowledge about the role of policy actors in forest and land fire control networks. The results show that the pattern of formal coordination relationships between agencies in the work of handling and controlling forest and land fires, and the government agencies involved, the status of the personnel of the Emergency Standby Command Post Team for the Management of Forest and Land Fires in areas that are ex officio in accordance with the Regent's Decree which is updated in thirds 3 months. Communication or cross-agency meetings are usually responsive and intense, especially when a forest/land fire emergency occurs. In the context of the network of forest and land fire control agencies, coordination is more defined as operational, technical, and administrative coordination that is both formal and informal. Coordination between organizations is formally based on a Decree (SK). Meanwhile, informal coordination exists...

Analisis Kerentanan Tanah Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor Di Desa Jati Mulyo, Tanjung Jabung Timur

“…Tanah gambut mempunyai kandungan air dan angka pori yang sangat tinggi. Lahan gambut juga memiliki kapasitas resapan air yang tinggi (300-400%), sehingga kandungan air pada tanah gambut akan semakin tinggi jika terjadi curah hujan yang tinggi (Yuliani, 2018). Ketika tegangan efektif tanah berkurang karena peningkatan kadar air, bangunan dapat runtuh karena tanah tidak mampu mendukung beban di atasnya (Chandra dkk., 2017).…”

Pemetaan Kerentanan Kebakaran Hutan di Pulau Buru, Provinsi Maluku Berdasarkan Fire Hotspot

“…Menurut Yuliani & Sadad, (2022), pemetaan kerentanan kebakaran hutan juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko kebakaran hutan, mengembangkan program pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta memotivasi partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan mitigasi kebakaran.…”

Mitigasi Perubahan Iklim dan Dampak Pengelolaan Sumber Daya Agraria: Wawasan dari Indonesia

“…57/2016 yang kewenangannya berada dalam ranah Badan Restorasi Gambut (BRG) sejak tahun 2016. BRG memiliki tanggung jawab yang salah satunya merestorasi gambut dengan target 1,2 juta hektar pada tujuh provinsi di Indonesia(Yuliani, 2018). Pada sisi masyarakat dan multipihak, juga terdapat beberapa program yang bertujuan untuk melindungi lahan gambut seperti: Desa Lindung Gambut Mandiri dan Desa Mandiri Peduli Gambut(Fazriyas et al, 2018;Syarif et al, 2019).…”