Peran Badan Permusywaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

Dalam konteks Undang-Undang No 32 Tahun 2004, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan yang berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sementara BPD adalah badan yang berperan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Tujuan Penelitian untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Marihat Dolok, Kecamatan Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlansung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Pada saat pengumpulan data, peneliti perlu memperhatikan komponen dalam menganalisis data seperti mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyaratan Desa (BPD) di Desa Marihot Dolok dalam pemerintahan desa sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan dalam sistem pemerintahan desa di Desa Marihot Dolok Badan Permusyaratan Desa (BPD) sudah mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa

Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

“…Dalam suatu pembangunan, partisipasi atau pun peran masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan terlaksananya suatu pembangunan. Baik itu pembangunan di bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya (Saragi et al, 2017). Salah satu contoh yaitu desa Purba Dolok Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dimana dalam pelaksanaan pembangunan misalnya dalam pembangunan infrastruktur.…”

Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

“…Badan Permusyawaratan Desa ini bisa dikatakan sebagai "DPRD" Dalam Pemerintahan Desa, yang tugasnya mengawasi, mengatur, mewakili Pemerintah Desa. Desa sendiri merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system (Apriani & Sakban, 2019;Saragi et al, 2017;Wulandari et al, 2021).…”

“…BPD memegang peran khusus dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan dapat diibaratkan sebagai versi "DPRD" dalam konteks pemerintahan desa. Tugas utama BPD adalah mengawasi, mengatur, dan menjadi perwakilan masyarakat dalam mengelola pemerintahan desa (Dauwole et al, 2017;Saragi et al, 2017).…”

“…Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 204 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1 ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara untuk desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota untuk selanjutnya disalurkan ke APB Desa (Kusmanto, 2013;Saragi et al, 2017;Setiawati, 2018) Desa meminta kepada Pemerintah Desa untuk meminta laporan keuangan desa, namun seringkali pemerintah desa tidak transparan dalam mengelola dana desa. Hal ini disebakan komunikasi antara pengurus BPD dengan kepala desa dan perangkat desa belum berjalan dengan baik sehingga mendorong penulis melakukan penelitian ini.…”

Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara

“…Oleh karena itu, pembangunan di pedesaan memiliki peran sentral dalam memperkuat kerangka pembangunan nasional. Melalui otonomi desa dan peran aktif BPD, diharapkan bahwa desa-desa di seluruh Indonesia akan dapat mengatasi tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan (Dauwole et al, 2017;Saragi et al, 2017).…”