PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur)

Abstract

AbstrakKecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terdapat pelimpahan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah, dari Walikota kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena pelimpahan kewenangan dalam urusan pertanahan kepada Pemda hanya merupakan pelayanan tekhnis pertanahan. Peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun terdapat beberapa faktor penghambat. Tetapi peran camat dalam pelayanan pertanahan sebagai pengawas, monitoring dan inventarisasi tanah negara melalui pelimpahan wewenang dari walikota belum terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.

Sengketa Jual Beli Tanah Berstatus Surat Keterangan Tanah: Kedudukan Hukum Dan Penyelesaiannya Dalam Regulasi Hukum Positif Dan Hukum Adat Dayak

“…Sahnya surat keterangan tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditandatangani oleh Camat sebagai kepala kecamatan yang menurut PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Camat sebagai perangkat daerah yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati, bukan kedudukan Camat sebagai PPAT yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi (Rachman, Diwirya, & Kartadinata, 2022). Pembuatan surat keterangan tanah oleh Kepala Desa/ Lurah yang kemudian dikuatkan oleh Camat tidak memerlukan waktu lama (Hamidah, 2014). Tetapi, terkadang penyelesaian surat keterangan tanah menjadi agak terhambat, karena pihak-pihak yang akan menandatangani berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tokoh-tokoh masyarakat sebagai dasar dibuat dan dikuatkanya surat keterangan tanah, seperti ketua lingkungan, ketua RT/RW dan pemilik pemilik tanah yang berbatasan memerlukan waktu yang lama.…”

Implementation of Attributive and Delegative Authority of Sub District Head in the Local Government Procedures

“…Sub district head as a local apparatus, besides having the task of carrying out government authority based on attributive authority, also has a delegative authority from the regent or mayor to handle part of local autonomy affairs based on regent or mayor regulations, the Sub District Head also carries out general government tasks (Hamidah, 2014). The Sub District Head is very influential on the quality of services to the society in the framework of an orderly procedure of the village administration as its duty to foster and supervise the village administration which is within the scope of Gringsing Sub district.…”