Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan peran komunikasi dalam implementasi kebijakan peningkatan perluasan askses pendidikan secara merata terutama dalam pencapaian sasaran-sasaran kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan memerlukan metode-metode yang dijalankan dalam komunikasi yang efektif dalam perilaku birokrasi. Lokus penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Pendekatan penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif dengan informan penelitian adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada lokus penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa dokumen, foto, gambar, dan data primer berupa hasil wawancara serta hasil-hasil temuan penelitian dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan memerlukan mekanisme dan pendekatan-pendekatan sebagai metode dalam pencapaian keberhasilan atau efektifitas kebijakan. Metode-metode atau pendekatan-pendekatan tersebut hanya dapat dijalankan secara efektif melalui komunikasi yang baik antara bidang kerja, antara atasan dan bawahan, antara birokrasi dan masyarakat penerima layanan pendidikan, dan komunikasi antara birokrasi dan kemitraan masyarakat.
 This study was conducted to describe the role of communication in the implementation of policies to increase the expansion of access to education evenly, especially in achieving policy goals effectively. Policy implementation requires methods that are carried out in effective communication in bureaucratic behavior. The research locus was carried out at the Gorontalo District Education Office, Gorontalo Province. The research approach was carried out through descriptive qualitative methods with research informants being all employees involved in implementing policies at the research locus. The types and sources of data used are primary data in the form of documents, photos, pictures, and primary data in the form of interviews and research findings and so on. From the results of the study, it is concluded that policy implementation requires mechanisms and approaches as methods in achieving policy success or effectiveness. These methods or approaches can only be carried out effectively through good communication between the fields of work, between superiors and subordinates, between the bureaucracy and the community receiving education services, and communication between the bureaucracy and community partnerships.

Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia

“…Komunikasi kebijakan Pendidikan juga berperan dalam mencapai efektivitas kebijakan baik internal birokrasi maupun pembinaan hubungan kemitraan dengan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap kebijakan yang diimplementasikan (Nani, 2021). d. Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan 1) Model Komunikasi Satu Arah Model komunikasi satu arah ini dapat disebut juga dengan komunikasi aksi atau top down (arah komunikasi dari atas ke bawah).…”

Dana Bos Dan Pemerataan Layanan Pendidikan Dasar

“…Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bentuk nyata dari penerapan kebijakan pemerintah dalam usaha memfasilitasi pendidikan agar dapat menjangkau seluruh lapisan (Nani, Y. N., 2021), khususnya untuk merealisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.…”