Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Abstract

Kurangnya lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan banyaknya wargaNegara yang mencoba mengadu nasib mencari uang ke luar negeri dengan harapanakan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok bagi diri dan keluarga mereka baikkebutuhan akan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Undang-undang nomor 39Tahun 1999 pasal 38 ayat 2 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa wargaNegara berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karenanyawarga Negara Indonesia tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja termasuk diluar negeri dengan syarat sudah memnuhi segala persyaratan yang sudah di tetapkanoleh pemerintah demi keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan para tenaga kerjaIndonesia sejak akan berangkat, pada penempatan, dan pasca menjadi tenaga kerjaIndonesia. Penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen di manaliterature ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait denganpermasalahan yang diteliti. Dengan membaca buku-buku literature dan bahan hukumlain disamping dengan menginventarisir dan mengumpulkan bahan-bahan tertulislainnya. Di Indonesia masalah ketenaga kerjaan diatur dalam undang-undang nomor13 tahun 2003. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang tersebut pembangunanketenagakerjaan di Indonesia secara umum ditujukan mendaya gunakan tenaga kerjasecara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja danpenyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dandaerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkankesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.Kata kunci: Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja Indonesia.