Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor

Salehuddin, Salehuddin; Maswati, Rani; Samar, Samar

doi:10.30998/sosioekons.v13i3.10771

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kebijakan penguatan usaha mikro oleh pemerintah kota Jayapura secara garis besar memiliki kesamaan dengan hasil penelitian oleh Pahri (2017), Iriawan & Edyanto (2022), (Salehuddin et al, 2021), dan (Abd Kadir et al, 2022, namun secara spesifik memiliki perbedaan yaitu dari segi bantuan modal, kuantitas pengembangan SDM, dan fasilitas usaha yang diberikan pada masyarakat. Hasil penelitian ini secara garis besar tidak berbeda dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan Indarti & Darmi (2022), Fatine (2022), Herkulana & Budiman (2022), Nurhalita & Imsar (Nurhalita & Imsar, 2022), dan Sari dkk (2022).…”

Section: Afirmasi Opn DI Sektor Usaha Mikro Perdaganganunclassified

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Safiudin,

Qutsiyah,

Assagaf

2023

Ganaya

View full text Add to dashboard Cite

The increasing number of non-Papuans moving to Jayapura resulted in the Port Numbay Indigenous People (OPN) as natives of Jayapura City unable to compete in the micro-trade business sector. The present research examines the Jayapura municipal government’s policy regarding the empowerment of OPN in the micro-trade business sector based on the principle of affirmation. This type of empirical juridical research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques use observation, in-depth interviews, and literature studies. The result showed that the empowerment program not only gave priority to OPN but also all indigenous Papuans (OAP) without neglecting non-Papuans. Empowerment policy is in the form of providing reinforcement and protection. Strengthening policies are implemented by developing entrepreneurial competencies, providing capital assistance and facilities, and promoting local products. Protection policies take the form of providing traditional markets for OPN and OAP and prohibiting non-Papuans from selling traditional handicrafts and garden products with Papuan socio-cultural characteristics. However, its effectiveness has been limited because strengthening the ownership of various factors of production, distribution, and marketing in the protected business sector has not been carried out.

show abstract

Section: Afirmasi Opn DI Sektor Usaha Mikro Perdaganganunclassified

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Safiudin,

Qutsiyah,

Assagaf

2023

Ganaya

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Menurut (Salehuddin et al, 2021) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki posisi penting terhadap pembangunan ekonomi di daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian bagi perkembangan UMKM. Lebih lanjut, menurut (Dewi Wuryandani, 2013) terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh usaha kecil diantaranya, pemasaran.…”

Section: Pemberdayaan Melalui Pembuatan Tas Nokenunclassified

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi

Iriawan

Edyanto²

2022

sosioekons

View full text Add to dashboard Cite

Community empowerment is very important to be carried out by the government. This study aims to determine the role of the government in empowering noken craftsmen in the Fandoi village. This research is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation studies, and literature studies. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The results showed that there was no government involvement in socializing or providing assistance to community empowerment in Fandoi Village, so the Fandoi Village community built their own business. The community makes a noken bag business without the slightest help from the government. The business of making noken bags has a positive impact, because initially only relying on the husband's income, now they can help and provide additional income.Pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan pengrajin noken di desa Fandoi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan atau memberikan bantuan kepada pemberdayaan masyarakat di Desa Fandoi, sehingga masyarakat Desa Fandoi membangun usahanya sendiri. Masyarakat melakukan bisnis noken bag tanpa bantuan sedikit pun dari pemerintah. Bisnis pembuatan tas noken memberikan dampak positif, karena awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami, kini mereka bisa membantu dan memberikan penghasilan tambahan.

show abstract

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor

Cited by 2 publications

References 0 publications

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi

Contact Info

Product

Resources

About