Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan

Abstract

Kejahatan yang dilakukan oleh kelas bawah (kejahatan jalanan) terjadi karena tekanan ekonomi dari masyarakat kelas bawah, dan karena proses pengasingan yang melonggarkan ikatan sosial di antara komunitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tim Anti Kejahatan di Kepolisian Surabaya untuk pencegahan kejahatan jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik kejahatan jalanan yang terjadi di Kota Surabaya berupa pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan pencurian dengan pemberatan (curat). Peran Tim Anti Bandit Sat Reskrim Polrestabes Surabaya yaitu: pertama, upaya penal. Upaya penal dengan cara melakukan kerjasama dengan penyidik unit tingkat Polsek, kemudian melakukan analisis data residivis (orang yang melakukan kejahatan kembali setalah bebas dari hukuman). Kedua, upaya non penal, upaya non penal dilakukan dengan cara preemtif (dilakukan dengan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan mengenai kejahatan dan cara untuk mewaspadainya atau mencegahnya) dan dan preventif (dilakukan dengan membuat pos-pos penjagaan dan kegiatan patroli rutin di tempat rawan kejahatan). Peran Tim Anti Kejahatan Polisi Surabaya adalah upaya pidana dan non pidana. Hambatan tim adalah kendala internal dan eksternal. Solusi untuk meningkatkan peran Tim Anti-Kejahatan dalam mengatasi kejahatan jalanan adalah penambahan sepeda motor untuk tugas, penambahan anggaran operasional dan mengeluarkan Formasi Pesanan Tim Anti Kejahatan.

Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor :106/PID.B/2021/PN PMS dan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NOMOR 230/PID.B/2021/PN.PMS)

“…Upaya tindak pidana peradilan pidana juga merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (khususnya dalam penegakan hukum). Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering disebut sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (Purnomo, 2019).…”

Application of the Internet of Things (IoT) based digital platform for “Peduli, Keamanan, dan Ketertiban” (PEKERTI)

“…Beragam masyarakat yang melalui daerah ini ditambah belum ada kewaspadaan kolektif dan sistem pengamanan yang baik menjadikan lokasi ini menjadi sasaran utama bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor. Beberapa upaya pemerintah dan pihak berwajib sebenarnya telah diusulkan untuk meminimalkan daerah dengan potensi resiko seperti ini dengan bentuk kemitraan antara kepolisian dan masyarat setempat (Mustolih, 2019) dan sosialisasi kewaspadaan masyarakat guna menjaga keamanan areanya (Purnomo, 2019;Zamroni & Ghafur, 2016). Akan tetapi, upaya-upaya tersebut sangat terbatas jangkauannya dan masyakarat sering lengah sampai terjadinya tindak kejahatan, menyebabkan tingkat kriminalitas relatif tetap tinggi (Oktavia, 2020).…”

Manajemen pelayanan keamanan masyarakat berbasis IT guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat: Program Panic Button on hand polres Malang kota

“…Sedangkan penciptaan lapangan pekerjaan baru merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tingginya pengangguran di Indonesia akan menimbulkan berbagai macam masalah sosial di masyarakat, salah satunya adalah kriminalitas (Rahmalia et al 2019;Sugiarti 2014;Monica 2017;Purnomo 2019). Kriminalitas merupakan tindakan kejahatan yang melanggar hukum.…”

“…Meningkatnya jumlah kriminalitas memaksa kebutuhan akan rasa aman menjadi sesuatu yang utama dan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia dalam menjalakan aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman (Purnomo 2019).…”