Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Di Kabupaten Sukabumi

Abstract

Merujuk Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengatur wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini diperuntungkan oleh dinas pariwisata sebagai wewenang dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kab.Sukabumi dalam bidang teknologi yang diharapkan dapat mengurangi biaya dinas pariwisata dalam mempromosikan informasi Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan tujuan untuk membuat Perancangan Sistem Informasi Pariwisata Di Kabupaten Sukabumi Berbasis Web, sebagai media promosi berupa informasi wisata unggulan, penginapan, rumah makan, kuliner tradisional, seni tradisional, dan industri kreatif yang nantinya pengunjung akan dialihkan menuju website link dekranasda., dan penelitian ini menggunakan metode PIECES sebagai identifikasi masalah. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi web yang sudah dapat digunakan oleh pengunjung dan pihak dinas pariwisata.

Peningkatan Potensi Pariwisata Alam Butta Toa Adalah Jembatan Untuk Menyejahterakan Masyarakat Dalam Wujud Rancangan Peraturan Daerah

“…Indonesia adalah salah satu negara yang berkonsep negara kesejahteraan yang mana pemerintah memegang urusan penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakankebijakan publik sesuai dengan amanat dalam teori negara kesejahteraan (welfare state) bahwa stabilitas negara dapat dicapai dengan menciptakan kondisi sosial yang adil dan stabil melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sendiri guna menyelesaikan berbagai problem yang ada di tengah masyarakat (Effendi, 2017). Status pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan-urusan pemerintahan, yang dalam hal ini difokuskan pada urusan pemerintahan tentang pariwisata (Nopita, Pramiyati, & Pradnyana, 2021).…”