Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya

Abstract

At present, there are cases of persons with disabilities being employed in a retail company in the Bali area. The Manpower Act provides provisions for companies to employ people with disabilities. Therefore, companies are required to provide accessibility. This research was conducted with the aim of describing the implementation of legal protection for workers with disabilities at PT. Sumber Alfaria Trijaya based on Law Number 13 2003 and the factors that become obstacles in the application of legal protection for workers with disabilities at PT. Source Alfaria Trijaya. The research method used is an empirical legal research method with a factual approach and a statutory approach. Based on the results of data analysis, the implementation of legal protection provided by PT. Sumber Alfaria Trijaya towards workers with disabilities has not been fulfilled, namely in terms of providing qualified accessibility. Several factors inhibiting the implementation of legal protection efforts for workers with disabilities, namely the law enforcement factor itself and the community factor. So the government is expected to further optimize the supervision of companies that have not implemented the mandate of the law and provide socialization and guidance to companies and workers on the importance of rights and obligations.

Penyimpangan Kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Antara Pemberi Kerja dan Pekerja

“…Bertambahnya tenaga kerja baru dalam berbagai bidang membuat perusahaan diberikan kemudahan memilih perkerja yang sesuai dengan kompetensi mereka masingmasing. [4] Berlimpahnya pelamar kerja membuat perusahaan harus merancang perjanjian kerja yang bisa digunakan secara terus menerus dengan tujuan mengefisiensikan waktu perjanjian. Perancangan perjanjian kerja tersebut di buat dengan klausul -klausul yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.…”

“…[5] Mendapatkan perlindungan hukum adalah hak dari setiap pekerja atau buruh, perlindungan ini meliputi keadilan dan kepastian hukum demi mendapatkan hak dan kewajiban seperti jam kerja, jam istirahat, hak cuti, hak libur, upah, hak lembur dan hak lainnya. [4] Penelitian yang dilakukan oleh Putri menjelaskan bahwa adanya perjanjian yang batal karena tidak terpenuhinya asas kebebasan berkontrak menimbulkan efek berantai sehingga memuncak pada penyalahgunaan keadaan oleh pihak pemilik kuasa dalam membujuk pegawai untuk menyepakati sebuah kontrak kerja. [6] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nabiyla menjelaskan penggunaan teori penyalahgunaan keadaan dalam pemecahan perkara hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja kepada beberapa pekerjanya.…”