Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Abstract

Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut. Indikasi geografis merupakan strategi bisnis yang dapat memberikan nilai komersial terhadap produk karena orisinalitasnya yang tidak bisa dimiliki daerah lain. Untuk melindungi orisinalitas ini bagaimanakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) karena meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis pemohon harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis kepada Menteri. Dengan kata lain indikasi geografis tidak dapat secara serta merta dilindungi oleh hukum Indonesia apabila tidak dilakukan pendaftaran sebelumnya. Disarankan kepada pemerintah untuk dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap indikasi geografis.

Legal Protection of the Geographical Indication of Nutmeg as a Leading Commodity in South Aceh Regency

“…Based on the description above, the legal protection of geographical indications of South Aceh Nutmeg is an urgent need to be followed up both by community groups, local farmers, and the government to be registered immediately. [18] Appropriate legal protection of Nutmeg which is a regional specialty refers to the protection of geographical indications, where the protection of geographical indications contains the concept of social ownership that can provide more benefits from various scopes both to the community, local farmers, and local governments.…”

Enhancing Geographical Indications Product Protection: A Comparative Study of Indonesia and India

“…In Indonesia, the protection of Geographical Indications follows a first-tofile system, granting protection exclusively to products that have been successfully submitted for registration with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) (Nasrianti and Muhibuddin 2022). Interested parties, such as community representative institutions within the geographical area of product production or Regional Governments at the Regency/City or Provincial level, may submit applications for the registration of Geographical Indications (Nasrianti and Muhibuddin 2022). Notably, there is no specified time limit for the protection of Geographical Indications in Indonesia.…”